Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu jejak dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Penyelidikan perkara ini mulai menyoroti proses pengadaan perangkat elektronik yang melibatkan sejumlah perusahaan di lingkungan bisnis PT Telkom Indonesia.
Terbaru, penyidik KPK memeriksa dua mantan pegawai perusahaan terafiliasi dengan Telkom untuk membongkar proses pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauge (ATG).
Kedua saksi tersebut adalah Aily Sutedja, mantan Head of Unit Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka, serta Refi Guspa, pensiunan karyawan PT PINS Indonesia. Keduanya diperiksa pada Senin, 9 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman lanjutan terhadap mekanisme pengadaan perangkat dalam proyek digitalisasi SPBU.
“Pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan dari sebelumnya. Di mana penyidik memperdalam terkait proses pengadaan digitalisasi SPBU, baik untuk item EDC maupun ATG,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.
Pemeriksaan tersebut menjadi penting karena pengadaan EDC dan ATG diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. KPK sebelumnya telah mengungkap indikasi pengondisian dalam proses pemilihan penyedia perangkat.
EDC merupakan perangkat untuk memproses transaksi pembayaran, sedangkan ATG digunakan untuk memantau volume dan persediaan BBM di tangki SPBU. Kedua perangkat tersebut menjadi komponen penting dalam sistem digitalisasi distribusi dan pengawasan BBM.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Dian Rachmawan, Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017–2019; Weriza, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012–2020; serta Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan petinggi Telkom.
Penyidik menduga terdapat praktik pengaturan dalam proses pengadaan perangkat EDC. Elvizar diduga melobi sejumlah pihak agar perusahaan miliknya memperoleh proyek tersebut.
Bahkan, KPK mengungkap dugaan pemberian uang sekitar Rp2 miliar kepada PT ASK agar perusahaan tersebut mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor. Dengan mundurnya perusahaan itu, PT PCS diduga menjadi satu-satunya penyedia EDC dalam proses pengadaan.
Dugaan tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam mekanisme pemilihan vendor. Proses pengadaan yang semestinya berlangsung kompetitif justru diduga diarahkan untuk menguntungkan perusahaan tertentu.
Proyek digitalisasi SPBU sendiri bermula dari penandatanganan Head of Agreement pada Agustus 2018 dengan nilai maksimal mencapai Rp3,6 triliun. Program tersebut dirancang untuk memantau stok BBM secara waktu nyata sekaligus mengawasi distribusi bahan bakar bersubsidi.
Namun, proyek yang semestinya memperkuat transparansi dan pengawasan distribusi BBM itu justru terseret dugaan penyimpangan pengadaan.
Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengadaan perangkat ATG diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp193,75 miliar. Sementara pengadaan perangkat EDC diperkirakan menimbulkan kerugian Rp128,42 miliar.
Jika kedua komponen tersebut dijumlahkan, potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp322,17 miliar.
Besarnya angka tersebut membuat pengusutan perkara tidak cukup berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK perlu menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, proses pemilihan vendor, penetapan pemenang, hingga realisasi pembayaran.
Pemeriksaan mantan pegawai perusahaan terafiliasi Telkom juga perlu diarahkan untuk mengungkap siapa saja yang mengetahui, menyetujui, atau diduga memperoleh keuntungan dari proses pengadaan tersebut.
Publik kini menunggu sejauh mana KPK mampu membongkar konstruksi perkara ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengadaan proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.
KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
