KAKINEWS.ID, JAKARTA – Deretan perusahaan yang diduga berkaitan dengan jaringan bisnis dan aliran dana mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, kembali menjadi sorotan.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sebelumnya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disebut melibatkan sejumlah perusahaan dan pihak yang diduga berperan sebagai gatekeeper atau perantara.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Ronald Loblobly, menyebut terdapat empat orang yang diduga memiliki peran dalam jaringan tersebut.
“Tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Jampidsus, Febrie Adriansyah, menggunakan sejumlah gatekeeper, yakni Don Ritto, Nurman Herin, Jeffri Ardiatma, dan Rangga Cipta,” ungkap Ronald kepada wartawan di Jakarta, tahun lalu dikutip Senin (7/9/2026).
Menurut Ronald, para pihak yang disebut sebagai perantara tersebut diduga menggunakan sejumlah badan usaha sebagai bagian dari jaringan bisnis yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
Berikut daftar perusahaan yang disebut dalam laporan dan keterangan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi:
1. PT Kantor Omzet Indonesia
Perusahaan ini disebut bergerak di bidang penukaran uang, broker, dan dealer valuta asing.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar badan usaha yang dinilai perlu ditelusuri terkait dugaan aliran dana dan praktik pencucian uang.
2. PT Hutama Indo Tara
PT Hutama Indo Tara disebut bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar dan jasa.
Dalam data yang disampaikan Ronald, nama Kheysan Farrandie, yang disebut sebagai putra Febrie Adriansyah, tercatat memiliki keterkaitan dengan perusahaan tersebut.
3. PT Declan Kulinari Nusantara
Perusahaan ini disebut mengelola sejumlah bisnis kuliner, termasuk restoran Prancis Gontran Cherrier di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Nama PT Declan Kulinari Nusantara turut masuk dalam daftar perusahaan yang disebut Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi untuk ditelusuri.
4. PT Prima Niaga Intiselaras
Perusahaan ini menjadi salah satu yang disorot karena disebut memiliki rekening di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah.
Menurut data yang disampaikan Ronald, rekening perusahaan tersebut disebut memiliki saldo sekitar Rp26,4 miliar per Februari 2024.
Besarnya nilai dana tersebut menjadi salah satu hal yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui asal-usul dan peruntukan transaksi keuangannya.
5. PT Aga Mitra Perkasa
PT Aga Mitra Perkasa disebut bergerak di sektor industri minyak kelapa sawit.
Koalisi menyebut Aga Adrian Haitara, yang disebut sebagai putra Febrie Adriansyah, tercatat sebagai pemegang 200 lembar saham di perusahaan tersebut.
6. PT Sebambam Mega Energy
Perusahaan ini juga masuk dalam daftar yang disebut Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
PT Sebambam Mega Energy disebut memiliki hubungan dengan Agustinus Antonius, mantan pejabat Kementerian Keuangan.
7. PT Blok Bulungan Bara Utama
PT Blok Bulungan Bara Utama disebut bergerak di sektor perdagangan batu bara.
Dalam data yang dipaparkan Ronald, Jeffri Ardiatma disebut sebagai direktur perusahaan, sedangkan Rangga Cipta disebut menjabat komisaris.
Perusahaan ini juga disebut memiliki hubungan dengan sejumlah badan usaha lain, antara lain PT Andika Yoga Pratama, CV Perintis Bara Bersaudara, PT Saudagar Nikel Nusantara, dan PT Raja Kutai Baru Makmur.
Koalisi mencatat peredaran usaha perusahaan tersebut pada 2022 disebut mencapai sekitar Rp122 miliar.
Tak hanya itu, terdapat pula dugaan aliran dana sekitar Rp19 miliar kepada Nurman Herin yang, menurut keterangan Ronald, diduga disamarkan sebagai pinjaman.
8. PT Nukkuwatu Lintas Nusantara
Perusahaan perdagangan batu bara ini disebut didirikan oleh Jeffri Ardiatma bersama Ryanda Rachmadi, Purnawan Hardiyanto, dan Helmi.
Berdasarkan data yang disampaikan Koalisi, perusahaan tersebut disebut memiliki omzet sekitar Rp99 miliar pada 2021 dan meningkat menjadi sekitar Rp180 miliar pada 2022.
KPK Didesak Bongkar Jaringan dan Aliran Dana
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi meminta KPK tidak hanya melihat dugaan tersebut dari sisi individu, tetapi juga membongkar jaringan perusahaan, kepemilikan saham, transaksi keuangan, hingga hubungan antarperusahaan yang disebut dalam laporan.
Penelusuran terhadap asal-usul dana, pola transaksi, pemilik manfaat sebenarnya atau beneficial ownership, serta pihak-pihak yang menerima aliran uang dinilai penting untuk mengungkap apakah terdapat tindak pidana yang terjadi.
Sebelumnya, Febrie Adriansyah telah merespons berbagai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia menilai serangkaian laporan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap penanganan perkara korupsi besar yang tengah diungkap Kejaksaan Agung.
“Semakin besar perkara yang sedang diungkap, pasti semakin besar serangan baliknya,” ujar Febrie kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Febrie juga mengaku tidak terlalu mempersoalkan laporan yang ditujukan kepadanya.
“Biasalah, pasti ada perlawanan,” ucapnya.
Kini, daftar perusahaan dan nama-nama yang disebut dalam laporan tersebut menjadi bagian dari informasi yang didorong Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi untuk ditelusuri aparat penegak hukum.
