KAKINEWS.ID, BANJARMASIN — Wakil DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, menanggapi aksi penyampaian aspirasi mahasiswa terkait persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalsel.
Kartoyo mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan dan Karhutla. Namun, ia mendorong agar aspirasi tersebut tidak hanya disampaikan melalui aksi, tetapi juga dibarengi dengan melihat secara langsung kondisi serta kendala yang dihadapi petugas di lapangan.
“Kita mengapresiasi mahasiswa yang peduli terhadap persoalan Karhutla. Tetapi kita juga berharap mereka bisa melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Karena persoalannya tidak sederhana dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Kartoyo.
Menurutnya, Karhutla yang terjadi di Kalsel memiliki tantangan tersendiri, terutama karena karakteristik lahan gambut. Ketika gambut mengering akibat kemarau panjang, api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan dan menjadi bara sehingga sulit dipadamkan.
“Gambut ini kalau sudah kering, apinya bisa menjadi bara di bawah. Jadi meskipun dari atas terlihat sudah padam, di bawah masih bisa menyala. Ini yang menjadi salah satu kendala kita,” jelasnya.
Kartoyo mengatakan pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan langkah penanganan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menambah titik posko penanganan, termasuk di kawasan Guntung Manggis dan area ring bandara.
Upaya penyediaan sumber air juga dilakukan melalui pembuatan sumur-sumur bor darurat, mengingat sejumlah sumber air permukaan mulai mengering. Selain itu, pengerahan helikopter water bombing dari pemerintah pusat terus dimaksimalkan untuk membantu pemadaman titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Namun, Kartoyo menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pencegahan menjadi hal yang tidak kalah penting, terutama dengan menghentikan praktik pembakaran lahan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman. Kalau setelah dipadamkan muncul lagi titik api di tempat lain, tentu penanganannya akan semakin berat. Masyarakat juga harus ikut menjaga dan tidak melakukan pembakaran lahan,” katanya.
Dorong Dialog dengan Mahasiswa
Terkait aksi penyampaian aspirasi mahasiswa, Kartoyo menilai kritik dan masukan tetap merupakan bagian penting dari kontrol sosial. Namun, ia berharap persoalan Karhutla dapat dibahas melalui dialog yang menghasilkan solusi konkret.
DPRD Kalsel, kata dia, membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kajian, data, maupun temuan di lapangan melalui audiensi bersama DPRD dan instansi terkait.
“Kalau ada kajian atau data dari mahasiswa, mari kita duduk bersama. Sampaikan kepada DPRD dan BPBD, kita bahas bersama apa yang bisa dilakukan. Jangan hanya berhenti pada aksi, tetapi bagaimana menghasilkan solusi,” ujarnya.
Menurut Kartoyo, keterlibatan mahasiswa justru dapat diperkuat dengan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki penanganan Karhutla.
Gusti Iskandar: Jangan Terjebak Saling Menyalahkan
Sementara itu, Ketua BP Perda sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menilai persoalan Karhutla membutuhkan komunikasi dan kolaborasi seluruh pihak.
Ia mengapresiasi kepedulian mahasiswa yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan Karhutla di Kalsel. Menurutnya, kritik maupun masukan dari masyarakat tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah.
“Silakan menyampaikan kritik dan masukan. Itu bagian dari demokrasi. Tetapi mari kita duduk bersama, kita bicarakan dengan data dan kajian, sehingga apa yang disampaikan bisa menjadi masukan yang konkret bagi pemerintah,” kata Gusti Iskandar.
Ia juga mendorong agar mahasiswa dapat mengambil peran melalui penyusunan kajian dan rekomendasi yang didasarkan pada kondisi faktual di lapangan.
“Kita ingin jangan sampai ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau ada temuan di lapangan, sampaikan. Kalau ada kajian, mari kita bahas bersama,” ujarnya.
Gusti Iskandar turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari potongan-potongan pernyataan pejabat yang beredar. Menurutnya, pernyataan harus dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Jangan sampai kita terjebak pada sikap meniwas, saling menyalahkan. Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana semua pihak bergerak bersama, karena yang kita lindungi bukan hanya lahan, tetapi masyarakat dan lingkungan Banua,” pungkasnya.
Penanganan Karhutla di Kalsel, lanjutnya, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Pemerintah menjalankan penanganan di lapangan, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah munculnya titik api baru, terutama selama kondisi kemarau panjang.
