
BANJARMASIN, KAKI NEWS ID –JPU Menuntut ketiga Terdakwa yaitu Rahmilawati, Linda, dan Anita Herlina terkait kasus jaringan sindikat penggelapan mobil rental masing-masing selama 2 tahun penjara, saat sidang digelar di PN Banjarmasin, Rabu, ( 18/11/2026 ) baru tadi.
Persidang yang digelar terbuka bagi masyarakat tersebut diketuai majelis hakim Ariyas Dedy SH,MH didampingi kedua anggotanya.
Dan JPU Syamsul Arifin SH dari Kejari Banjarmasin dalam pendapat hukumnya bahwa ketiga Terdakwa yang nyambi sebagai pekerja di wifi ini dinilai telah secara sah dan menyakinkan bersalah melawan hukum.
” Perbuatan ketiga Terdakwa yaitu Rahmilawati, Linda dan Anita terbukti melakukan penipuan mengakibatkan Hendra selaku pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 100 jutaan sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 492 Jo. Pasal 20 C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana, ” terang JPU Syamsul Arifin SH dihadapan persidangan.
Setelah mendengarkan Tuntutan JPU tersebut ketiga terdakwa meminta keringanan hukuman karena mereka memiliki masing -masung tangungan dan menyesali akan perbuatannya.

Pelapor kasus penipuan, Hendra Siburian, menilai tuntutan dua tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap ketiga terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Menurutnya, hukuman tersebut sepadan dengan kerugian materiil yang ia alami hingga mencapai Rp100 jutaan.

“Aksi penipuan yang mereka lakukan membuat saya merugi sekitar Rp100 jutaan, sehingga hukuman itu memang pantas mereka terima,” ujar Hendra saat ditemui usai persidangan.
Hendra mengatakan Sikap Tegas BRN KORDA Kalsel: Lawan Kriminalitas DI Industri Rental Mobil
Bisnis rental mobil dibangun dengan modal besar, kerja keras, dan tanggung jawab penuh—mulai dari kewajiban angsuran, biaya operasional, hingga nasib karyawan dan keluarga. Kendaraan yang kami sewakan adalah aset usaha yang terikat perjanjian hukum, bukan barang tak bertuan yang bisa digadaikan, dijual, atau dialihkan secara ilegal.
Risiko bisnis bukanlah pembenaran atas tindak pidana. Penggelapan, penipuan, pemalsuan identitas, hingga penadahan adalah kejahatan serius. Dampaknya bukan sekadar hilangnya unit, melainkan hancurnya roda usaha saat pemilik tetap harus menanggung cicilan di tengah raibnya modal.
Untuk itu, Buser Rentcar Nasional (BRN) Korda Kalimantan Selatan menyatakan sikap tegas:
Desakan Usut Tuntas ke Kepolisian: Kami meminta Polri, khususnya Polda Kalsel, tidak berhenti pada pelaku lapangan. Bongkar seluruh sindikat di baliknya—mulai dari pemberi perintah, penadah, perantara, pembeli, hingga pihak yang menghilangkan jejak kendaraan. Jangan biarkan aktor intelektual lolos dari jerat hukum.
Imbauan untuk Masyarakat: Waspadai penawaran kendaraan berharga miring tanpa dokumen resmi. Jangan sampai masyarakat terseret dalam mata rantai penadahan barang hasil kejahatan.
Solidaritas Tanpa Main Hakim Sendiri: BRN Korda Kalsel tidak hadir untuk memicu konflik atau mengambil alih tugas aparat, melainkan sebagai garda solidaritas yang mengawal proses hukum. Kami menolak aksi main hakim sendiri, namun pantang diam ketika hak dan aset anggota dirampas.
Sinergi Perlindungan Usaha: Kami mendorong kolaborasi nyata antara BRN, Kepolisian, pemerintah, leasing, dan masyarakat demi menciptakan iklim usaha yang aman dan berkeadilan. Jangan hanya melihat unit yang hilang, tapi lihat juga nasib pengusaha yang menjadi korban.
Untuk diketahui dalam persidangan terungkap bahwa komplotan ini bergerak berdasarkan pembagian peran yang rapi. Aksi ini bermula saat seseorang bernama Putri ( DPO ) meminta terdakwa Rahmilawati untuk mencari mobil rental. Putri juga menjadi pihak yang menyiapkan seluruh berkas persyaratan, termasuk menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) aspal yang diperuntukan bagi para terdakwa sebagai jaminan sewa.
Proses peminjaman mobil rental tersebut kemudian dibantu oleh terdakwa Linda, dengan seluruh biaya operasional ditanggung dan disuplai oleh Putri.
Setelah mobil berhasil dikuasai, Linda menghubungi terdakwa Anita Herlina, yang bertugas mengatur proses gadai ilegal kendaraan tersebut kepada seorang penadah bernama H. Jamaludin.
Ketiga terdakwa yang sehari-hari bekerja di sektor jasa pemasangan wifi ini diduga kuat memanfaatkan pekerjaan mereka sebagai kedok untuk menyambi sebagai sindikat jaringan penggelapan mobil.
Aksi kejahatan ini diperkuat oleh sejumlah barang bukti kuat yang telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Penerima Barang Bukti, Fahru Zainie, SE, SH, MH.
Daftar Barang Bukti Utama yang Disita dan Dihadirkan di Persidangan antara lain.
Kendaraan dan Dokumen: 1 unit mobil Honda HRV tahun 2025 warna Hitam Mutiara (No. Polisi DA 1704 NG, STNK an. Hariati Siregar) beserta bundel surat-suratnya.
1 lembar kwitansi pembayaran sewa di CV Garis Inti Banua Berkah / Kawan Car Rental dan Transport an. Ayu Rahmita tertanggal 24 Juni 2026; serta Surat Keterangan dari PT Mandiri Utama Finance Cabang Banjarmasin yang menerangkan BPKB mobil tersebut masih berstatus jaminan fidusia debitur an. Hendra Siburian. ( Ack )
Penulis/Editor : Achmad Kori







