Jakarta, Kakinews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengendus dugaan praktik korupsi di proyek perkeretaapian nasional. Kali ini, lembaga antirasuah membuka penyidikan baru terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Sumatera Selatan yang diduga merupakan pengembangan dari skandal suap proyek kereta api yang pernah diungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Langkah KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada Mei 2026 menunjukkan bahwa kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan belum berakhir. Penyidik kini berupaya menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain yang sebelumnya belum tersentuh proses hukum.
“Ini merupakan pengembangan dari penyidikan awal yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Meski belum menetapkan tersangka, KPK mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi melalui pemeriksaan sejumlah saksi. Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, Anisah, telah dimintai keterangan terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta di Sumatera Selatan.
Sebaliknya, seorang aparatur sipil negara di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan berinisial FD justru mangkir dari panggilan penyidik tanpa memberikan konfirmasi. Sikap tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana pihak-pihak terkait bersedia membantu pengungkapan perkara.
Pada Rabu (3/6), KPK kembali memperluas pemeriksaan dengan memanggil pegawai Kementerian Perhubungan berinisial JRO dan Direktur Utama PT Wira Cipta Mandiri Consultant berinisial JLD. Bahkan, dua terpidana kasus suap proyek kereta api sebelumnya, Harno Trimadi dan Zulfikar Fahmi, turut diperiksa di Lapas Sukamiskin guna mendalami informasi mengenai kemungkinan adanya aktor lain di balik proyek-proyek tersebut.
Pengembangan perkara ini mengindikasikan bahwa dugaan korupsi proyek kereta api tidak berhenti pada para pelaku yang telah divonis. KPK tampaknya tengah menelusuri rantai yang lebih panjang, termasuk pola pengaturan proyek, dugaan praktik suap, hingga kemungkinan adanya pihak yang menikmati keuntungan dari proyek-proyek infrastruktur bernilai besar tersebut.
Publik masih mengingat OTT besar yang dilakukan KPK pada 2023 lalu. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 25 orang di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga wilayah Jawa-Sumatera.
Dari operasi itu, penyidik menyita uang tunai dalam rupiah dan dolar Amerika Serikat, kartu debit, serta saldo rekening dengan total nilai mencapai sekitar Rp2,8 miliar. Temuan tersebut menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengurai dugaan praktik korupsi yang diduga telah berlangsung dalam berbagai proyek perkeretaapian nasional.
Munculnya penyidikan baru di Sumatera Selatan memperkuat dugaan bahwa perkara yang terungkap melalui OTT sebelumnya belum sepenuhnya membongkar keseluruhan jaringan. Publik kini menunggu keberanian KPK untuk mengungkap siapa saja yang sebenarnya berada di balik permainan proyek kereta api yang selama bertahun-tahun menguras uang negara.
Tinggalkan Balasan