Jakarta, Kakinews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai proyek unggulan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia kini menghadapi sorotan serius, Rabu (10/6/2026)).
Di tengah penyidikan dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan yang memunculkan pertanyaan besar: apakah program bernilai ratusan triliun rupiah itu benar-benar untuk rakyat, atau justru menjadi ladang distribusi proyek bagi jaringan politik dan elite kekuasaan?
Gelombang kritik menguat setelah beredar data yang menunjukkan banyak yayasan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki keterkaitan dengan partai politik, relawan pemenangan pemilu, pejabat pemerintahan, hingga unsur militer.
Temuan tersebut sejalan dengan hasil riset ICW bertajuk “Ada Siapa di Balik MBG?” yang mengungkap sedikitnya 28 yayasan pengelola dapur MBG memiliki hubungan langsung dengan partai politik. Dari penelusuran yang lebih luas, ICW menemukan sedikitnya 102 yayasan mitra MBG yang terhubung dengan berbagai kelompok kepentingan.
Peneliti ICW, Yassar Aulia, mengungkapkan bahwa 27 yayasan terafiliasi dengan partai politik, 18 yayasan memiliki hubungan dengan pebisnis atau swasta, 12 terkait birokrasi pemerintahan, dan sembilan terhubung dengan kelompok relawan atau organisasi pendukung kampanye presiden.
Tak berhenti di situ, ICW juga menemukan tujuh yayasan memiliki keterkaitan dengan orang dekat pejabat, enam dengan unsur militer, empat dengan mantan penyelenggara negara, tiga yayasan dikendalikan figur yang pernah tersangkut kasus korupsi, serta dua yayasan memiliki afiliasi dengan aparat penegak hukum.
Menurut ICW, pola tersebut menunjukkan indikasi kuat terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan program MBG. Individu-individu yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan justru berada di lingkaran pengelola proyek yang menggunakan dana publik dalam jumlah sangat besar.
“Banyak individu di balik yayasan tersebut pada akhirnya mengelola dapur SPPG yang terhubung dengan partai politik, tim pemenangan pemilu, militer, bahkan anggota legislatif,” kata Yassar dalam diskusi publik memperingati satu tahun pelaksanaan MBG.
Lebih mengejutkan lagi, ICW menemukan sedikitnya 44 politisi berada di balik 28 yayasan yang terafiliasi dengan partai politik. Nama-nama tersebut berasal dari berbagai partai, mulai dari Gerindra, PKS, PAN, PDIP, NasDem, PSI, Hanura, PPP, PKB, PBB hingga Partai Berkarya.
Temuan itu memunculkan kekhawatiran bahwa program MBG berpotensi berubah fungsi dari program pemenuhan gizi menjadi instrumen patronase politik. Distribusi proyek dan pengelolaan dapur diduga tidak sepenuhnya didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan publik, melainkan berpotensi menjadi sarana memperkuat jaringan kekuasaan dan basis politik.
ICW juga menemukan berbagai persoalan tata kelola di lapangan. Mulai dari dapur yang dikelola keluarga pejabat daerah, yayasan yang dikendalikan mantan anggota DPRD, perekrutan relawan berdasarkan kedekatan politik, hingga proses pengadaan bahan pangan yang minim transparansi dan rawan penyimpangan.
Dalam sejumlah kasus, pemasok bahan pangan disebut berasal dari lingkaran yayasan itu sendiri. Sejumlah nota pembelian bahkan ditemukan tidak sesuai dengan harga pasar. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya praktik mark up, penggelembungan anggaran, hingga penyalahgunaan dana negara.
Persoalan tidak hanya berhenti pada aspek tata kelola. Pemantauan di sejumlah daerah juga menemukan masalah kualitas makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Kritik terhadap pelaksanaan program disebut kerap mendapat tekanan, baik terhadap orang tua siswa, guru, maupun relawan yang terlibat.
Di sektor pendidikan, kritik juga mengemuka. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai MBG justru menyedot anggaran pendidikan dalam jumlah besar di saat puluhan ribu sekolah masih mengalami kerusakan berat.
Menurutnya, sekitar 69 persen anggaran MBG dalam APBN 2026 berasal dari pos pendidikan. Sementara lebih dari 60 ribu sekolah dasar di Indonesia masih membutuhkan perbaikan infrastruktur yang mendesak.
“Sekolah rusak dibiarkan, tidak ada dana untuk perbaikan. Tapi anggaran pendidikan justru dialihkan untuk makan-makan,” kritik Ubaid.
Rangkaian temuan tersebut memperkuat tuntutan agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh ekosistem MBG. Publik kini menunggu jawaban atas pertanyaan yang semakin sulit dihindari: apakah program raksasa ini benar-benar dirancang untuk menyelamatkan masa depan anak Indonesia, atau justru telah berubah menjadi ladang proyek baru bagi elite politik dan lingkaran kekuasaan?
Tinggalkan Balasan