
Oleh Dr Ir Mohammad Agung Ridlo, MT*
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014–2024), pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan sosial.
Pendekatan pembangunan ini berfokus secara masif pada penyediaan infrastruktur fisik berskala mega melalui instrumen Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kebijakan tersebut mencakup pembangunan jalan tol lintas wilayah, bendungan besar, fasilitas transportasi modern, hingga pemindahan Ibu Kota Negara.
Namun, seiring dengan masifnya alokasi belanja modal (capital expenditure) serta penarikan pembiayaan luar negeri dan penugasan utang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), muncul persoalan mendasar tentang efektivitas tata kelola (governance), kelayakan finansial-sosial, serta sejauh mana infrastruktur tersebut memberikan dampak nyata (outcome) yang sepadan bagi masyarakat luas.

Pembangunan yang terakselerasi tinggi dan terlalu berorientasi pada pencapaian target fisik (output) kerap mengesampingkan perencanaan operasional, analisis risiko jangka panjang, serta daya dukung lingkungan. Akibatnya, sebagian megaproyek menghadapi krisis tata kelola yang berujung pada keterlambatan penyelesaian, kemangkrakan, pembengkakan beban utang korporasi negara, hingga minimnya kemanfaatan langsung bagi masyarakat awam.
Dalam konteks inilah narasi mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai megaproyek warisan era Jokowi menemukan relevansinya.
Di tengah dinamika transisi politik nasional, IKN mulai menghadapi diskursus kritis: apakah ia akan menjadi pusat pertumbuhan masa depan atau justru bernasib menjadi proyek mercusuar yang terlupakan dan sengaja dilupakan karena terbebani persoalan struktural yang pelik?
Evaluasi Proyek IKN
Persoalan tata kelola infrastruktur nasional, khususnya pada megaproyek IKN di Kalimantan Timur yang dimulai secara masif sejak tahun 2022, dapat dicermati melalui berbagai kendala struktural yang mendasar.
Proyek ini menghadapi tantangan signifikan dalam menarik komitmen investasi swasta murni, baik dari dalam maupun luar negeri.
Ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat dominan untuk menutup kebutuhan anggaran yang masif. Kondisi ini timbul akibat perencanaan yang terburu-buru, di mana kerangka regulasi dan keputusan politik ditetapkan dalam tempo yang sangat cepat tanpa melalui studi kelayakan yang komprehensif terkait rantai pasok material, kepastian status lahan (clean and clear), serta mitigasi dampak sosio-ekologis jangka panjang.
Selain itu, tingginya risiko politik dan ketidakpastian pengembalian modal (return on investment) membuat para investor swasta bersikap menunggu (wait and see).
Manfaat ekonomi IKN hingga kini belum dirasakan secara merata oleh masyarakat luas, sementara porsi besar APBN yang diserah ke IKN menimbulkan biaya peluang (opportunity cost) yang nyata bagi sektor pelayanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan nasional.
Gejala “sengaja dilupakan” atau mulai direduksi skalanya perlahan muncul tatkala realitas fiskal menghimpit, di mana prioritas anggaran mulai dipertanyakan kembali di hadapan kebutuhan sosial mendesak lainnya.
Analisis Tata Kelola Proyek Strategis
Berbagai persoalan kemangkrakan, pembengkakan biaya, dan rendahnya tingkat kemanfaatan Proyek Strategis Nasional seperti IKN dapat dianalisis menggunakan kerangka teori tata kelola publik (public governance) dan ekonomi kelembagaan baru (new institutional economics).
Dalam literatur tata kelola modern, Elinor Ostrom menekankan bahwa pengelolaan sumber daya dan aset bersama memerlukan aturan main, pengawasan, kelembagaan yang kuat, serta kepercayaan publik, di mana negara dan pasar bukanlah satu-satunya mekanisme tunggal untuk mencapai keteraturan yang efektif. Ketika megaproyek infrastruktur hanya dipandang sebagai komoditas fisik (output) semata tanpa diimbangi oleh penguatan kelembagaan pengelola di tingkat tapak, maka kegagalan operasional menjadi keniscayaan.
Selain itu, teori Urban Metabolism dan manajemen siklus proyek menunjukkan bahwa infrastruktur perkotaan dan regional harus dipandang sebagai sebuah sistem ekologis dan sosial yang terintegrasi secara holistik.
Kegagalan PSN di Indonesia banyak bermuara pada lemahnya perencanaan berbasis tata ruang (spatial planning) serta terabaikannya prinsip Value for Money.
Pemerintah kerap terjebak pada bias pembangunan fisik yang berorientasi pada pencapaian serapan anggaran belanja modal awal (CapEx), sementara alokasi untuk biaya operasional dan pemeliharaan (OpEx) diabaikan begitu saja.
Pendekatan sektoral yang parsial di mana kementerian teknis membangun infrastruktur utama tanpa sinkronisasi dengan kesiapan jaringan sekunder atau kesiapan sumber daya manusia local memperlihatkan rapuhnya koordinasi antarlembaga.
Tanpa pilar akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang memadai, infrastruktur yang dibangun gagal bertransformasi menjadi layanan publik yang berkelanjutan, melainkan sekadar menjadi monumen fisik politik jangka pendek.
Solusi Permasalahan
Untuk mengatasi beban struktural dan menyelamatkan aset negara dari ancaman kemangkrakan serta rendahnya kemanfaatan sosial, pemerintah wajib melakukan perombakan total kerangka kerja tata kelola pembangunan nasional, khususnya dalam menyikapi keberlanjutan IKN, melalui serangkaian langkah strategis yang komprehensif.
Langkah pertama adalah menerapkan evaluasi berbasis nilai uang (Value for Money) dan audit realisasi manfaat (Benefit Realization Audit), di mana keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak boleh lagi diukur semata-mata dari volume fisik beton yang terpasang, melainkan harus dinilai berdasarkan seberapa besar penurunan biaya logistik, peningkatan produktivitas ekonomi, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara riil.
Langkah kedua mencakup reformasi pembiayaan dan mitigasi risiko dengan menghentikan praktik penugasan proyek yang tidak layak secara finansial (un-bankable) tanpa skema kompensasi fiskal yang transparan, serta mengedepankan instrumen pembiayaan campuran (blended finance) yang memadukan dana APBN, investasi swasta murni, dan penerbitan obligasi hijau (green bonds) untuk mengurangi beban fiskal negara.
Langkah ketiga adalah memperkuat integrasi perencanaan berbasis kawasan melalui sinkronisasi yang ketat antara Rencana Tata Ruang Wilayah nasional dan daerah, sehingga setiap inisiatif pembangunan infrastruktur fisik wajib dirancang secara paralel dengan jaringan pendukung sekundernya.
Langkah keempat melibatkan transparansi dan digitalisasi pemantauan aset dengan menyediakan dashboard publik yang dapat diakses secara real-time untuk mengawasi status operasional, volume pelayanan, dan efisiensi anggaran seluruh PSN.
Terakhir, pemerintah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal serta mengoptimalkan kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pengawasan dan pengelolaan aset publik secara menyeluruh.
Kesimpulan dan Prospeknya
Perkembangan IKN saat ini berada di persimpangan jalan antara ambisi politik masa lalu dan realitas fiskal masa kini.
Di satu sisi, fondasi fisik kawasan inti pusat pemerintahan telah menampakkan wujudnya; namun di sisi lain, bayang-bayang keterlupakan atau perlambatan drastis mengintai akibat minimnya komitmen investasi swasta murni serta ketergantungan yang terlalu tinggi pada APBN.
Keberlanjutan IKN ke depan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merealisasikan tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel.
Jika perbaikan mendasar tidak segera dilakukan, IKN berisiko besar bertransformasi menjadi monumen beban fiskal yang mangkrak.
Sebaliknya, dengan koreksi arah kebijakan, perbaikan skema investasi, dan penguatan tata ruang yang berwawasan lingkungan, IKN dapat diposisikan ulang secara proporsional sebagai simpul pertumbuhan baru yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.***
*Dr Ir Mohammad Agung Ridlo MT ialah Ketua Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Jawa Tengah
Artikel opini tersebut tidak mewakili pandangan redaksi








