Bupati Hulu Sungai Selatan H. Syafrudin Noor bersama Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian RI Dr. Idha Wisi Arsanti dan jajaran mengikuti kegiatan tanam padi bersama di Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong modernisasi pertanian di Kabupaten HSS.(Foto : istimewa)
KAKINEWS, HSS – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terus memperkuat sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan Tanam Padi Bersama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, Dr. Idha Wisi Arsanti, S.P., M.P., di lokasi Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Provinsi Kalimantan Selatan, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, Jumat (10/7/2026).
Bupati Hulu Sungai Selatan H. Syafrudin Noor, SE., S.Sos., yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Pertanaman yang dilakukan merupakan musim tanam kedua atau telah mencapai Indeks Pertanaman (IP) 200. Kondisi tersebut didukung kinerja Brigade Pangan yang langsung melakukan pengolahan lahan setelah panen pertama sehingga proses penanaman berikutnya dapat dilakukan tanpa jeda panjang.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap sektor pertanian di HSS. Salah satu dukungan tersebut berupa bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
HSS tercatat sebagai salah satu daerah penerima bantuan Alsintan terbanyak di Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut di antaranya berupa 24 unit combine harvester dan drone pertanian yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam proses budidaya.
Menurut Syafrudin Noor, pemanfaatan teknologi pertanian menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pekerjaan sekaligus meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan Alsintan, Pemkab HSS juga menyiapkan gudang yang difungsikan sebagai bengkel. Fasilitas tersebut digunakan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan berbagai peralatan pertanian agar usia pakainya lebih panjang.
Penguatan sektor pertanian juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemkab HSS membuka Jurusan Agribisnis di SMK Pertanian dengan dukungan pembebasan biaya SPP serta penyediaan seragam sekolah.
Langkah tersebut diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian sekaligus menyiapkan tenaga yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sektor pertanian modern.
Dari sisi permodalan, Pemkab HSS juga bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara gratis. Sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan usaha.
Pemkab HSS turut menyiapkan program pinjaman dengan bunga 0 persen yang dapat dimanfaatkan petani untuk mendukung pengembangan usaha pertanian.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur pertanian terus dilakukan melalui peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT). Infrastruktur tersebut dinilai penting agar alat dan mesin pertanian dapat menjangkau kawasan persawahan dengan lebih mudah.
Untuk melanjutkan pembangunan JUT, Pemerintah Kabupaten HSS telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 miliar pada 2027.
Bupati H. Syafrudin Noor menegaskan, pembangunan pertanian di HSS dilakukan secara terpadu, mulai dari modernisasi dan peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia, akses permodalan hingga pembangunan infrastruktur.
Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pertanian HSS diharapkan semakin produktif dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur DPRD, Forkopimda, perwakilan Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pertanian HSS, Perum Bulog Cabang Barabai, Pupuk Indonesia, jajaran TNI-Polri, camat, kepala desa, Brigade Pangan, penyuluh pertanian serta para petani setempat.
