Jakarta, Kakinews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang institusi pelayanan publik.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Jakarta Barat, lembaga antirasuah mengamankan belasan orang, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Operasi senyap tersebut berlangsung sejak Selasa (2/6/2026) malam. Tak hanya bergerak di Jakarta Barat, tim penindakan KPK juga melakukan pengembangan ke sejumlah daerah lain, yakni Jawa Barat dan Bali.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan rangkaian penindakan masih berlangsung dan penyidik terus memburu pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut.

“Dari tadi malam tim melakukan kegiatan di lapangan yaitu di wilayah Jakarta Barat. Dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di wilayah Bali dan Jawa Barat,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (3/6/2026).

Dari operasi tersebut, KPK telah mengamankan belasan orang. Mereka terdiri dari unsur penyelenggara negara dan pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik.

“Dalam progresnya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini,” ujar Budi.

Saat dikonfirmasi mengenai identitas pihak yang diamankan, Budi membenarkan bahwa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat termasuk salah satu yang dibawa tim KPK.

“Salah satunya itu,” katanya.

Selain pejabat imigrasi, sejumlah pihak swasta juga turut diamankan dalam operasi tersebut. Namun KPK belum mengungkap peran maupun hubungan para pihak dengan perkara yang tengah diselidiki.

“Selain pihak dari penyelenggara negara, ada juga pihak swasta yang diamankan,” tutur Budi.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih menutup rapat konstruksi perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Seluruh pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Penyidik memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum mengumumkan hasil OTT secara resmi kepada publik.

Kasus ini langsung menyita perhatian karena menyasar Kantor Imigrasi Jakarta Barat, salah satu unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam pengurusan paspor maupun layanan keimigrasian lainnya. Publik kini menanti penjelasan resmi KPK terkait dugaan praktik yang melatarbelakangi operasi senyap tersebut.