
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebaiknya tepat waktu tidak ditunda dengan batas akhrinya Sabtu 21 November 2026.
Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda di Jakarta, Jumat, keputusan penetapan UMP harus sesuai target dari pemerintah agar perusahaan bisa menghitung gaji karyawan untuk tahun depan.
Jika keputusan tidak disampaikan sesuai tenggat waktu, ia khawatir akan memengaruhi kebijakan internal perusahaan sampai keputusan investor.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin menambahkan, keterlambatan penetapan UMP 2027 berdampak luas kepada dunia usaha, pekerja, maupun daerah.
Dampaknya, katanya, pertama menyulitkan perusahaan menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta proyeksi payroll sebelum pergantian tahun.

“Risiko penyesuaian mendadak akibat keterlambatan berpotensi membuat perusahaan melakukan penyesuaian anggaran secara tergesa-gesa atau menghadapi potensi rapelan selisih upah jika penetapan baru berlaku mulai awal tahun,” ujarnya.
Kedua, katanya, dampaknya pekerja dihadapkan kepada bayang-bayang kegelisahan yang memengaruhi kesejahteraan hidup yang berpengaruh terhadap daya beli dan pemenuhan kebutuhan hidup layak.
Ketiga, tambahnya, dampaknya memicu efek domino terhadap upah minimun kabupaten/kota (UMK) karena UMP menjadi rujukannya.
Untuk penetapan UMK 2027 paling lambat 25 November 2026.
Seluruh upah minimum 2027, mulai berlaku pada 1 Januari 2027, sedangkan upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh. Namun, kesepakatan tersebut harus memenuhi ketentuan upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.***
Sumber: bisnis







