
SURABAYA, KAKINEWS.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menahan empat tersangka korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tahun anggaran 2025-2026.
Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Yogi Aryanto, Jumat 20 Novemver 2026 di Surabaya, tersangkanya ialah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas, dan MM selaku advokat.
Peran tersangka, katanya, NW dan MN menghubungi EES. Mereka menanyakan tentang pengacara yang bisa membantu permasalahan kebun binatang yang ditangani Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Selanjutnya, EES memperkenalkan NW dan MN dengan MM.
Mereka meminta MM untuk mengupayakan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ditutup.

Tersangka MM meminta lawyer fee Rp100 juta. Ia juga meminta direksi kebun binatang menyiapkan dana Rp500 juta untuk biaya menutup perkara.
Atas persetujuan direksi, NW dan MN memerintahkan Sutini yang menjabat Kepala Departemen Keuangan mengeluarkan uang dan diserahkan oleh EES kepada MM. Namun, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Bulan April 2025, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa manajemen keuangan kebun binatang sejak 2013 sampai 2024.
Tersangka MM kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp995 juta kepada direksi kebun binatang, sehingga jumlahnya mencapai Rp2.410.000.000.
Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pemeriksaan perkaranya berlanjut.
Untuk mengelabuhi modus itu, NW, MN, EES, MM bersekongkol membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum dengan membuat review-review SOP KBS, PKS KBS fiktif dengan menerbitkan bukti honorarium konsultan hukum, biaya pendampingan layanan hukum litigasi yang mencapai Rp2.410.000.000. Tujuannya uang kas kebun binatang yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawaban seolah-olah untuk kegiatan yang sah.
Selain itu, ada juga pengeluaran uang kas di tahun 2025 sebesar Rp707.775.022 dan tahun 2026 sebesar Rp152.784.430, yang dicatat untuk operasional perusahaan BBM, THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Total keseluruhan uang kas perusahaan daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452, sesuai laporan hasil audit kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026.
Perbuatan tersangka, menurut penyidik, melanggar primer Pasal 603 Juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiar, Pasal 604 Juncto Pasal 20 huruf a atau c UU RI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kepada tersangka, kejaksaan menahan mereka mereka untuk dua puluh hari kedepan terhitung sejak 19 November 2026 sampai 8 Desember 2026 di Cabang Rumah Tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.***









