Kalimantan Kita

Kalimantan Kita

Langkah Konkret Inspirasi Bangsa

#kerugian negara

Acset Sudah Dipidana Korporasi, Waskita Kapan? Desakan Usut Tuntas Skandal Tol MBZ Menguat

Acset Sudah Dipidana Korporasi, Waskita Kapan? Desakan Usut Tuntas Skandal Tol MBZ Menguat

BERITA UTAMA

Babak Baru Korupsi MBG: Kejagung Bidik TPPU, Kejar Penikmat dan Aliran Dana Haram

BERITA UTAMA
KPK Usut Dugaan Korupsi Notifikasi BRI-Telkom, Kerugian Negara Rp2 Triliun

KPK Kejar Aset dan Keuntungan Haram Skandal Kuota Haji, Tiga Saksi Dicecar

BERITA UTAMA
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar

KPK Telusuri Aliran Dana Proyek Gedung Pemkab Lamongan, Jejak Uang Korupsi Mulai Dibedah

BERITA UTAMA

Pernah Dilaporkan ke Presiden, Skandal Batu Bara PLN EPI Rp15 T per Tahun kini “Bak Ditelan Bumi”

BERITA UTAMA
Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Rp1,1 Triliun di BGN: Vendor Motor Listrik Diduga Mark Up Harga, Terima Pembayaran Penuh Meski Spesifikasi Dipangkas

Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Rp1,1 Triliun di BGN: Vendor Motor Listrik Diduga Mark Up Harga, Terima Pembayaran Penuh Meski Spesifikasi Dipangkas

BERITA UTAMA
Kejagung mengusut dugaan pengadaan bermasalah dalam Program Makan Bergizi Gratis, termasuk 21.801 motor listrik senilai Rp1 triliun. Penyidik menduga terjadi intervensi pengadaan, belanja yang tidak sesuai kebutuhan program, serta indikasi mark up yang berpotensi merugikan negara.

Kejagung Kepung Tersangka MBG, Rumah hingga Kantor Digeledah di Jakarta dan Bandung

BERITA UTAMA
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, Akhmad Husaini (Foto: Dok Kakinews.id)

KAKI Kalsel Tagih Kejagung: Jangan Biarkan Kasus Batubara PLN EPI Mati Suri

BERITA UTAMA
Kejagung Seret 11 Tersangka Skandal Ekspor CPO Berkedok POME, Kerugian Negara Tembus Rp14,3 Triliun

Kejagung Seret 11 Tersangka Skandal Ekspor CPO Berkedok POME, Kerugian Negara Tembus Rp14,3 Triliun

BERITA UTAMA
Temuan BPK mengungkap potensi kerugian negara dan hilangnya pendapatan PLN mencapai Rp15,4 triliun akibat pelanggan premium tidak dikenakan tarif premium namun tetap menerima kompensasi listrik. Akademisi mendesak Kejagung, KPK, dan aparat penegak hukum mengusut kemungkinan adanya kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau indikasi korupsi di balik kebijakan tersebut.

Rp15,4 Triliun Menguap di PLN? Akademisi Desak Kejagung dan KPK Turun Tangan

BERITA UTAMA
Sudah ditampilkan semua