Jakarta, Kakinews – Momentum Hari Buruh Internasional 2026 kembali menjadi panggung perlawanan kaum pekerja. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) melontarkan delapan tuntutan keras kepada pemerintah, menyoroti ketimpangan perlindungan tenaga kerja hingga ancaman baru dari teknologi.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menegaskan masih banyak persoalan mendasar yang menghimpit buruh. “Mulai dari gelombang PHK, praktik kerja tidak layak, hingga ketimpangan perlindungan sosial,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Tuntutan pertama adalah mendesak lahirnya undang-undang ketenagakerjaan baru yang benar-benar berpihak pada pekerja. Regulasi tersebut diharapkan menjamin kebebasan berserikat, memperkuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta memastikan kepastian kerja yang layak dan manusiawi. “Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sekadar regulator,” tegasnya.

Lihat Juga:
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar
KPK Bongkar Bukti Baru Korupsi Rejang Lebong, Jejak Proyek Diduga Merembet ke Daerah Lain

Kedua, buruh menuntut penghentian PHK massal yang dinilai semakin meresahkan. ASPIRASI menilai negara belum optimal melindungi pekerja dari kehilangan pekerjaan, bahkan di sektor strategis dan BUMN. Mereka juga meminta penciptaan lapangan kerja dengan upah adil dan status kerja yang pasti.

Ketiga, buruh menyoroti ancaman kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang berpotensi menggusur tenaga manusia. Tanpa regulasi ketat, AI dinilai bisa memperluas ketimpangan dan memunculkan eksploitasi kerja berbasis digital. Buruh meminta negara mengatur penggunaan AI, melindungi pekerja dari sistem algoritma yang tidak transparan, serta mewajibkan pelatihan ulang bagi pekerja terdampak.

Keempat, penghapusan praktik “kemitraan semu” di platform digital. Buruh menilai banyak pekerja hanya disebut mitra, tetapi tidak mendapat hak dasar seperti jaminan sosial, kepastian pendapatan, hingga perlindungan kerja. ASPIRASI juga mendesak pembatasan potongan aplikasi maksimal 10% serta pengakuan status pekerja platform secara jelas.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Kelima, buruh menuntut penghapusan syarat rekrutmen diskriminatif, seperti batas usia tidak rasional, tuntutan pengalaman tidak masuk akal, hingga syarat fisik tertentu. Praktik ini dinilai mempersempit akses kerja dan membuka celah eksploitasi, terutama bagi generasi muda.

Keenam, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. ASPIRASI menyoroti masih rendahnya upah, ketidakpastian status kerja, hingga minimnya perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga medis, termasuk kader layanan dasar seperti Posyandu.

Ketujuh, jaminan perlindungan sosial menyeluruh melalui program seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Buruh meminta seluruh pekerja, termasuk sektor informal, mendapat akses jaminan sosial yang layak dan mudah.

Terakhir, buruh mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Mereka menilai kerugian negara akibat korupsi berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja. “Setiap rupiah yang kembali ke negara harus kembali kepada rakyat,” tegas Mirah.

Delapan tuntutan ini menegaskan bahwa peringatan May Day bukan sekadar seremoni, melainkan peringatan keras bagi pemerintah: kesejahteraan buruh masih jauh dari kata aman.