Pegawai Kementan Diminta Beri “Dislike” Tayangan TEMPO soal Amran Sulaiman
Pesan berantai beredar di grup-grup WhatsApp pegawai Kementerian Pertanian sepanjang Sabtu, 25 Oktober 2025. Ada versi panjang dan versi pendek. Isinya instruksi bagi semua pegawai untuk memberikan “dislike”, lalu melaporkan tayangan akun YouTube Tempodotco tentang Amran Sulaeman sebagai “misinformasi”.
Tayangan di segmen Tukang Kupas Perkara itu membahas gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada Tempo sebesar Rp 200 miliar. Isinya percakapan pengacara Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Mustafa Layong dan Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Erick Tanjung.
Keduanya membicarakan tentang gugatan perdata Amran ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas berita Tempo edisi 16 Mei 2025. Amran menyoal sampul berita itu yang berjudul “Poles-poles Beras Busuk”. Isi berita tentang capaian Bulog menyerap gabah petani yang mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah.
Capaian itu tak lepas dari cara Bulog menyerap semua gabah petani tanpa menimbang kualitas dengan satu harga, Rp 6.500 per kilogram. Cara ini sukses menambah pasokan stok beras Bulog yang biasanya tak lebih dari 1,5 juta ton. Petani dan pengamat pangan menyebutkan kebijakan any quality itu membuat stok melimpah di gudang Bulog yang berakibat beras menjadi rusak.
Selain penyimpanan, kebijakan satu harga membuat petani mencampur gabah mutu rendah dan tinggi, bahkan menyiramnya agar beratnya bertambah. Petani bahkan menjual gabah bercampur tanah atau memanen padi yang belum matang. Menteri Amran, dalam berita itu, juga mengakui ada beras yang rusak.
Namun Ketua Tim Komunikasi Kementerian Pertanian Wahyu Indarto melaporkan sampul berita itu ke Dewan Pers. Ia menyoal, salah satunya, kata “busuk” dalam sampul itu. Redaktur Eksekutif Tempo Yandhrie Arvian menjelaskan pilihan kata busuk sesuai dengan temuan dalam berita dan sesuai dengan makna pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus, busuk artinya rusak dan berbau tidak sedap.
Dewan Pers mengesampingkan argumen itu dan menyatakan judul tersebut mengandung opini sehingga merekomendasikan diubah. Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers terbit pada 16 Juni 2025. Tempo melaksanakan PPR tersebut sehari kemudian dengan mengganti judul sampul menjadi “Main Serap Gabah Rusak” di semua akun media sosial dan meminta maaf kepada pengadu.
Kendati begitu, Menteri Amran tetap menggugat ke pengadilan. Usaha pengadilan memediasi gagal karena dalam lima kali pertemuan Amran tak pernah datang. Sidang memasuki pembuktian setelah duplik dan replik kedua pihak.
Menurut Mustafa Silalahi, host Tukang Kupas Perkara, Tempo sudah meminta Menteri Amran atau perwakilannya hadir dalam tayangan tersebut. Namun surat permintaan menjadi narasumber tak berbalas sampai tayangan itu terbit di YouTube, lalu dibanjiri komentar yang mendukung Amran Sulaiman.
Di grup WhatsApp pegawai Kementerian Pertanian, selain instruksi memberikan dislike dan report, ada permintaan komentar berisi prestasi Amran dalam swasembada, pemberantasan mafia pangan, dan keberpihakan kepada petani. Pesan itu diakhiri dengan permintaan absen bagi yang sudah berpartisipasi.
Tempo mendapatkan tangkapan layar salah satu grup Kementerian Pertanian yang berisi pesan tersebut. Dua pegawai di grup berbeda mengatakan versi panjang pesan itu sudah dihapus dan diminta tak disebarkan lagi.
Hingga Ahad dinihari, 26 Oktober 2025, tayangan berjudul “Amran Sulaiman Menggugat Tempo Rp 200 Miliar” di akun YouTube Tempodotco telah ditonton lebih dari 134 ribu orang dengan 6.500 komentar. Para pembuat komentar umumnya memuji Amran.
Akun @ychandra1736, misalnya, membuat komentar, “Jurnalis itu harus berpihak kepada masyarakat khususnya petani, bukan jadi corong mafia pangan, MAJU PAK AMRAN, KAMI MENDUKUNG MU.” Pesan itu dibalas akun @joshuawinata6532, “Yak, muncul 1 buzzer”. Akun @bacaricau5 turut membalas, “Terpantau sudah banyak buzzer Kementan di kolom komentar ini, ehhehehehehe. Diminta komen sama atasan ya?”
Ada juga akun @desemjanuarilumbantoruan522 yang menulis persis isi pesan di grup pegawai Kementerian Pertanian: “dislike, laporkan sebagai misinformasi, dan komen positif untuk pak mentan”.
Hingga Sabtu malam, Kepala Biro Humas Arif Cahyono dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono belum merespons permintaan konfirmasi Tempo soal instruksi berantai tersebut. (Tempo.co)
