
Marcella Santoso (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id – Pengakuan mengejutkan datang dari advokat sekaligus terdakwa Marcella Santoso di ruang sidang. Dalam perkara suap hakim terkait vonis lepas korporasi minyak goreng, ia mengaku pernah merasa “parno” karena terlalu sering menang di pengadilan — sampai khawatir akan “dipelintir” oleh Kejaksaan Agung.
Pernyataan itu muncul saat Marcella diperiksa sebagai saksi mahkota untuk dua terdakwa lain, Ariyanto Bakri dan Junaedi Saibih, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa membongkar percakapan grup WhatsApp bernama “Catteries”, yang berisi obrolan para advokat soal kemenangan perkara perdata salah satu raksasa CPO, Permata Hijau Group.
“Too good to be true banget. Jadi parno. Mau dipelintirin Kejaksaan Agung,” bunyi salah satu chat yang dibacakan jaksa di persidangan, Rabu (11/2026).
Marcella tak menampik isi percakapan itu. Ia mengaku heran karena kliennya menang beruntun, baik di tingkat pertama maupun banding. Bahkan, ia sempat bertanya langsung ke pihak perusahaan apakah ada “pengurusan” perkara. Jawabannya, menurut Marcella, tidak ada.

Namun justru dari situ, kata dia, muncul firasat buruk.
“Saya jadi parno kalau sering dikabulin begini. Nanti dipelintir sama Kejaksaan Agung,” ucapnya di hadapan majelis hakim. Kini, kalimat itu terdengar seperti ironi pahit, karena ia benar-benar duduk di kursi terdakwa.
💰 Dakwaan Suap Rp 40 Miliar ke Hakim
Kasus ini bukan perkara kecil. Dalam dakwaan jaksa, Marcella bersama Ariyanto, Junaedi, dan Muhammad Syafei disebut memberikan suap sekitar Rp 40 miliar kepada sejumlah hakim agar menjatuhkan vonis lepas (ontslag) untuk tiga korporasi CPO: Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.
Uang itu diduga mengalir lewat perantara ke pejabat pengadilan dan majelis hakim. Beberapa nama dari klaster pengadilan bahkan sudah lebih dulu diproses dalam berkas terpisah.
Jaksa menilai pemberian uang dilakukan bertahap dan terstruktur demi memastikan putusan bebas bagi korporasi yang terjerat perkara fasilitas ekspor CPO.
🧾 Bukan Cuma Suap, Ada TPPU
Tak berhenti di suap, Marcella dan rekan-rekannya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nilainya fantastis. Jaksa menyebut ada puluhan miliar rupiah yang ditempatkan, ditransfer, hingga disamarkan lewat berbagai skema, termasuk penggunaan nama perusahaan dan pencampuran dengan dana legal fee.
Artinya, menurut jaksa, bukan hanya proses hukum yang dicemari, tapi juga aliran uangnya diduga dirancang agar jejaknya kabur.
⚖️ Dari “Takut Dipelintir” ke Kursi Pesakitan
Pengakuan Marcella tentang rasa takutnya terhadap Kejaksaan kini menjadi potongan penting dalam persidangan. Jaksa menilai obrolan itu menunjukkan kesadaran bahwa kemenangan perkara yang “terlalu mulus” bisa menimbulkan kecurigaan.
Di sisi lain, kubu terdakwa masih membantah unsur pidana dan akan menguji seluruh dakwaan di persidangan.
Yang jelas, drama hukum ini membuka sisi gelap relasi pengacara, korporasi besar CPO, dan aparat peradilan. Dari chat santai di grup WA, perkara ini menjelma skandal miliaran rupiah yang mengguncang integritas lembaga peradilan.
Dan satu kalimat Marcella kini jadi sorotan tajam: rasa “parno” itu ternyata bukan sekadar firasat kosong.



![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-100x100.jpeg)





Tinggalkan Balasan