Menteri PU, Dody Hanggodo (Foto: Istimewa)
Kakinews.id – Skandal dugaan kebocoran anggaran di tubuh Kementerian Pekerjaan Umum akhirnya pecah ke ruang publik. Aroma busuk pengelolaan proyek infrastruktur bernilai jumbo itu tak lagi bisa ditutup rapat.
Menteri PU, Dody Hanggodo, secara terbuka membeberkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat potensi kerugian negara nyaris Rp 3 triliun. Angka yang bukan sekadar salah hitung, melainkan tamparan keras bagi kementerian yang saban tahun mengelola anggaran ratusan triliun rupiah.
Nilai fantastis itu menyeret dua pejabat eselon I. Dwi Purwantoro, Dirjen Sumber Daya Air (SDA), dan Dewi Chomistriana, Dirjen Cipta Karya, memilih mundur di tengah pusaran audit. Mundurnya dua dirjen strategis ini mempertegas bahwa badai di internal PU bukan isu sepele.
Dody mengungkapkan, surat dari BPK sudah dua kali ia terima, masing-masing pada Januari dan Agustus 2025.
“Januari 2025 itu, kalau nggak salah dicantumkan kerugian keuangan negara hampir Rp 3 triliun,” tegas Dody kepada wartawan usai meninjau jalur mudik di Semarang, Minggu (1/3/2026).
Beberapa bulan kemudian, angka itu memang diklaim turun menjadi sekitar Rp 1 triliun. Namun publik pantas bertanya: bagaimana mungkin potensi kerugian sebesar itu bisa menganga di kementerian yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur nasional?
“Kerugian keuangan negara itu sudah turun menjadi hampir sekitar Rp 1 triliunan dari awalnya hampir Rp 3 triliun,” ujarnya.
Penurunan angka bukan berarti persoalan tuntas. Justru di situlah alarm bahaya berbunyi. Jika tidak dibongkar hingga ke akar, kebocoran serupa bisa berulang dalam skala yang sama atau lebih besar.
Dody mengaku telah menerima pesan tegas dari Presiden Prabowo Subianto.
“Pesannya bersihkan,” kata Dody singkat.
Ia menyebut temuan BPK sebagai titik balik. Pada kuartal ketiga 2025, fokusnya masih mengejar serapan anggaran di atas 95 persen. Namun memasuki kuartal keempat, prioritasnya berubah drastis: menyelamatkan uang negara dari kebocoran.
“Saya mulai kutak-katik inspektorat jenderal. Saya baru tahu, ternyata ‘sapu’ saya tidak 100 persen bersih. Itu pekerjaan saya di depan sudah saya bersihkan,” ujarnya blak-blakan.
Tak berhenti di sana, Dody membentuk tim khusus yang dikawal tiga jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memastikan proses “bersih-bersih” tidak setengah hati.
“Saya memperketat penanganan dengan membentuk dan memimpin langsung tim yang beranggotakan ‘lidi’ bersih,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pengunduran diri dua dirjen tersebut terjadi mendadak.
“Tidak bisa dikatakan pemunduran diri itu mendadak. Sudah ada proses sebelumnya. Dan manakala saya menggunakan lidi bersih saya untuk mulai bekerja, yang bersangkutan memilih mengundurkan diri,” tegasnya.
Kini sorotan publik mengarah pada langkah lanjutan. Apakah ini hanya sebatas rotasi pejabat untuk meredam gejolak, atau benar-benar menjadi pintu masuk pengusutan lebih dalam atas dugaan kebocoran triliunan rupiah di sektor infrastruktur?
Satu hal yang tak bisa dibantah: Rp 3 triliun bukan angka main-main. Itu uang rakyat yang dipungut dari pajak dan dialokasikan untuk jalan, bendungan, dan fasilitas publik. Jika benar terjadi kelalaian atau pelanggaran, maka kasus ini bukan sekadar noda administrasi, melainkan ujian nyata komitmen bersih-bersih di tubuh Kementerian PU.
Tinggalkan Balasan