
Ombudsman (Foto: Dok KN)
Kakinews – Penyidik Kejaksaan Agung terus memperluas penyidikan dalam perkara dugaan perintangan penanganan kasus korupsi ekspor minyak goreng. Terbaru, tim penyidik menggeledah rumah serta kantor Komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, guna mencari bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan bahwa seluruh barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan saat ini masih dalam tahap analisis, khususnya data elektronik yang disita penyidik.
“Proses penyidikan masih berjalan. Kami sedang mempelajari barang bukti hasil penggeledahan kemarin, termasuk perangkat elektronik yang diamankan,” ujar Syarief dikutip Senin (16/3/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman mengenai dugaan maladministrasi dalam kebijakan penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng yang diterbitkan pada Agustus 2022.

Menurut Anang, rekomendasi yang tercantum dalam laporan tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap sejumlah putusan hukum, baik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
“Kami akan mendalami sejauh mana rekomendasi itu berperan dalam proses hukum yang terjadi setelahnya,” kata Anang.
Dalam dakwaan perkara suap terkait vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng, laporan Ombudsman tersebut diketahui pernah digunakan sebagai salah satu argumen hukum oleh kuasa hukum Marcella Santoso. Argumen itu dipakai untuk membela tiga korporasi besar, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.
Disebutkan pula bahwa pihak Wilmar memanfaatkan rekomendasi Ombudsman sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Menteri Perdagangan pada 18 September 2023. Dalam gugatan itu, perusahaan meminta pengadilan menyatakan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah terkait minyak goreng merupakan bentuk maladministrasi.
Pengadilan kemudian mengabulkan sebagian gugatan tersebut dengan menyatakan adanya maladministrasi, namun tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi. Putusan perkara itu dibacakan pada Maret 2024.
Selanjutnya, Wilmar kembali mengajukan gugatan perdata terhadap Menteri Perdagangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada April 2024. Dalam putusannya, hakim mengabulkan permintaan ganti rugi perusahaan senilai Rp947 miliar yang harus dibayarkan oleh Kementerian Perdagangan.
Putusan PTUN, putusan perdata, serta rekomendasi Ombudsman tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi majelis hakim untuk memutus bebas tiga korporasi dari dakwaan korupsi ekspor CPO. Namun belakangan, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut setelah terungkap adanya praktik suap terhadap hakim.
Dalam perkembangan sebelumnya, penyidik Jampidsus juga pernah memanggil Komisioner Ombudsman Yeka Hendra Fatika dan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih pada Mei 2025 terkait perkara yang sama. Namun keduanya tidak menghadiri panggilan tersebut.
Pihak Ombudsman saat itu menyatakan bahwa lembaga tersebut memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik, sehingga tidak dapat diperiksa atau digugat terkait pelaksanaan tugasnya.
Sementara itu, Yeka Hendra Fatika sebelumnya menegaskan bahwa laporan investigasi Ombudsman mengenai kebijakan minyak goreng tidak berkaitan dengan proses penanganan perkara pidana korupsi yang sedang berjalan.
Ia juga membenarkan pernah menerima kunjungan pengacara Marcella Santoso di kantor Ombudsman sekitar Agustus–September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Marcella disebut meminta penjelasan mengenai hasil investigasi Ombudsman.
“Dia datang untuk menanyakan dan meminta salinan laporan. Saya menyarankan agar permintaan dilakukan secara resmi melalui surat,” ujar Yeka dalam keterangan sebelumnya.
Hingga kini, Kejaksaan Agung masih mempelajari seluruh barang bukti yang diperoleh untuk memastikan apakah terdapat keterkaitan antara laporan Ombudsman dengan strategi hukum dalam perkara korupsi ekspor minyak goreng tersebut.


![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-100x100.jpeg)






Tinggalkan Balasan