KAKINEWS — Isu dugaan pemborosan anggaran kembali menyulut kemarahan publik. Kali ini, Badan Gizi Nasional (BGN) diterpa tudingan menggelontorkan dana fantastis hingga Rp4,19 triliun hanya untuk pengadaan piring dan sendok di 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yogyakarta.

Angka ini sontak memicu kecurigaan. Pasalnya, jika dibagi rata, setiap SPPG disebut menghabiskan sekitar Rp279 miliar—hanya untuk alat makan. Nilai tersebut bahkan dinilai melampaui biaya pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sendiri.

Dilihat Kakinews di media sosial, kemarahan warganet tak terbendung. Banyak yang mempertanyakan logika anggaran jumbo tersebut.

Lihat Juga:
Sudaryono
Prabowo Copot Nahkoda BGN, Sudaryono Resmi Ambil Alih Komando Program MBG

“Terbuat dari apa piringnya, emas?” tulis salah satu pengguna.
“Piring buat apa, bukannya pakai ompreng? Nggak masuk akal!” timpal lainnya.
“Ini bukan sekadar janggal, ini keterlaluan,” sahut komentar lain.

Gelombang kritik ini mempertegas satu hal: publik semakin sensitif terhadap penggunaan uang negara—terlebih jika terkesan tidak masuk akal.

Namun di tengah tekanan, Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya angkat suara. Ia membantah keras angka Rp4,19 triliun tersebut dan menyebut informasi yang beredar sebagai tidak sesuai fakta.

Lihat Juga:
Kepala BGN Nanik S. Deyang Mundur, Akui Trauma dan Pilih Berobat ke Luar Negeri

“Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebesar yang disebutkan. Angka Rp4 triliun untuk alat makan itu sama sekali tidak benar,” tegas Dadan.

Ia menjelaskan, pengadaan alat makan sebenarnya hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN, dengan total pagu sekitar Rp215 miliar. Dari jumlah itu, alokasi khusus alat makan sebesar Rp89,32 miliar, dengan realisasi sekitar Rp68,94 miliar—jauh dari angka triliunan yang viral.

BGN juga meluruskan isu lain yang ikut terseret, seperti pengadaan laptop dan kaos kaki. Dadan memastikan, pengadaan laptop hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025, bukan 32.000 unit seperti yang beredar. Sementara kaos kaki, disebutnya bukan bagian dari pengadaan BGN, melainkan perlengkapan peserta program SPPI oleh Universitas Pertahanan.

Meski klarifikasi telah disampaikan, polemik ini belum sepenuhnya reda. Publik telanjur curiga—dan kini menuntut transparansi lebih dari sekadar bantahan.

Di tengah derasnya arus informasi digital, satu hal jadi pelajaran: angka bisa memicu kemarahan, tapi kejelasan data adalah satu-satunya cara meredamnya.