Jakarta, Kakinews – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyoroti penetapan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perkara korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel periode 2013–2025.

MAKI menilai kasus tersebut tidak lepas dari kelalaian Panitia Seleksi (Pansel) anggota Ombudsman RI serta DPR RI yang meloloskan Hery Susanto hingga menjabat Ketua Ombudsman.

“Rekam jejak Hery Susanto selama menjadi komisioner Ombudsman sangat buruk,” kata Boyamin kepada Kakinews, Jumat (17/4/2026).

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Menurut Boyamin, sejumlah permohonan rekomendasi atas kasus maladministrasi justru tidak mendapat pelayanan maksimal. Ia menduga hal itu terjadi karena tidak adanya uang pelicin maupun gratifikasi.

Ia juga mengaku telah menerima informasi dari salah satu anggota Komisioner Ombudsman mengenai buruknya kinerja Hery. Bahkan, kata dia, masukan kepada Pansel dan Komisi II DPR agar Hery digugurkan dalam seleksi sempat disampaikan, namun tidak diindahkan.

“Sudah ada upaya memberi peringatan kepada Pansel dan Komisi II DPR, tetapi tetap lolos bahkan diangkat menjadi Ketua Ombudsman,” ujarnya.

Lihat Juga:
Menhut Raja Juli Antoni
KPK Bongkar Dugaan Suap Berlapis di Kemenhut, Uang SGD 12.500 Diduga Mengalir Sebelum Bupati Kuansing Temui Raja Juli Antoni

Boyamin mendesak Kejaksaan Agung memperluas penyidikan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Hery Susanto. Pasalnya, selama periode 2021–2026, Hery disebut banyak menangani isu pertambangan.

Selain itu, MAKI meminta penyidik menelusuri dugaan pertemuan-pertemuan Hery dengan sejumlah pengusaha tambang di hotel maupun restoran di Jakarta.

“Jejak pertemuan dengan oknum pengusaha tambang harus ditelusuri. Apalagi ia kerap menginap di hotel di Jakarta meski kantor dan rumahnya sama-sama berada di Jakarta,” tegas Boyamin.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka setelah menemukan alat bukti yang cukup melalui rangkaian penyidikan, penggeledahan, dan pemeriksaan saksi.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan perkara bermula saat perusahaan PT TSHI menghadapi persoalan perhitungan PNBP oleh Kementerian Kehutanan.

Saat masih menjabat Komisioner Ombudsman, Hery diduga menerbitkan surat rekomendasi khusus untuk membatalkan kebijakan Kementerian Kehutanan tersebut.

Menurut penyidik, Hery kemudian bekerja sama dengan pihak perusahaan agar Ombudsman mengoreksi kebijakan pemerintah dan memberi ruang bagi perusahaan menghitung sendiri kewajiban pembayaran yang harus ditunaikan.

Sebagai imbalan, Hery diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI.

Akibat perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5, serta ketentuan pidana korupsi lainnya. Ia juga langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.