KAKINEWS.ID, JAKARTA – Dugaan korupsi ekspor limbah sawit periode 2022–2024 menguak persoalan serius di balik perdagangan komoditas sawit. Sebanyak 11 terdakwa didakwa melakukan penyimpangan yang menurut jaksa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara mencapai Rp7,368 triliun.

Angka tersebut bukan nilai kecil. Kerugian fantastis itu terungkap dalam sidang perdana perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut kerugian sebesar Rp7.368.108.196.035,3 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lihat Juga:
Gus Yaqut Diperiksa 3 Jam di KPK, Bungkam Soal Materi Kasus Kuota Haji
Yaqut Tantang KPK Buka-bukaan Soal Rp622 Miliar: “Buktikan dari Mana Kerugian Negara Itu!”

Yang membuat perkara ini semakin menohok adalah dugaan modusnya. Jaksa mengungkap adanya rekayasa klasifikasi komoditas ekspor, sehingga produk yang semestinya dikategorikan sebagai crude palm oil (CPO) diduga dialihkan klasifikasinya menjadi POME, PAO, HAPOR, hingga Mixed Oil.

Perubahan label komoditas tersebut diduga bukan sekadar persoalan administratif. Jaksa menyebut langkah itu berdampak langsung terhadap besaran Bea Keluar (BK) dan pungutan ekspor yang harus dibayarkan kepada negara.

“Sehingga tarif Bea Keluar (BK) dengan pungutan ekspor menjadi lebih kecil,” ujar jaksa saat membacakan dakwaan.

Lihat Juga:
Jakarta — Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Bukan hanya status tersangka dan rangkaian upaya paksa yang digugat, tim hukum Febrie kini menyerang fondasi penyidikan Kejaksaan Agung dengan mempersoalkan keabsahan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026), anggota tim kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menuding Sprindik Kejaksaan Agung cacat kewenangan karena disebut diterbitkan dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), bukan Direktur Penyidikan (Dirdik). Sprindik yang menjadi sasaran gugatan adalah Nomor PRIN-45/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Surat tersebut menjadi dasar Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan dan memeriksa Febrie sebagai tersangka. Tim hukum mendasarkan gugatannya pada Pasal 102 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014. “Wewenang penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Penyidikan di tingkat Kejaksaan Agung secara delegatif/atributif merupakan kewenangan absolut Direktur Penyidikan (Dirdik), bukan Plt. Jampidsus,” kata Febri. Bagi tim hukum, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif. Mereka menilai jika pejabat yang menerbitkan Sprindik tidak memiliki kewenangan, maka seluruh tindakan penyidikan yang lahir dari surat tersebut ikut berada dalam posisi hukum yang dipersoalkan. “Fakta diterbitkannya Sprindik a quo oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan prosedural membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Turut Termohon didasari atas prosedur yang cacat wewenang (onbevoegdheid) dan batal demi hukum,” tegasnya. Perkara Febrie sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Penanganan perkara kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung berdasarkan surat Kepala Kortastipidkor Polri Nomor B/1065/VII/RES.3/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Sprindik, yakni PRIN-43/F/Fd.2/07/2026, PRIN-44/F/Fd.2/07/2026, dan PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Sprindik terakhir inilah yang menjadi salah satu titik serangan utama tim hukum Febrie. Mereka menilai pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga telah muncul dalam proses penyidikan sebelumnya. “Pelimpahan maupun pengambilalihan perkara tidak pernah dapat memutihkan (whitewash) cacat hukum yang telah ada sejak awal,” ujar Febri. Tim hukum juga menyerang kewenangan Polda Metro Jaya setelah perkara beralih ke Kejaksaan Agung. Mereka berpendapat institusi penyidik sebelumnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk meneruskan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa setelah perkara diambil alih. “Dengan beralihnya penanganan perkara antar-institusi penegak hukum tersebut, maka institusi penyidik semula secara hukum telah kehilangan kewenangan (onbevoegd) untuk melanjutkan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa yang telah dilakukan,” katanya. Konsekuensinya bisa lebih jauh. Tim hukum mempersoalkan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan sebelum pelimpahan perkara. Jika tindakan awal tersebut dinyatakan cacat hukum, mereka menilai hasil penggeledahan dan penyitaan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai dasar pembuktian oleh Kejaksaan Agung. Tim hukum juga merujuk Pasal 163 ayat (3) KUHAP baru atau UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Tak berhenti pada Sprindik dan upaya paksa, pemanggilan Febrie sebagai tersangka turut diseret ke dalam gugatan. Kejaksaan Agung sebelumnya menerbitkan Surat Panggilan Nomor SPT-3412/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026 untuk meminta Febrie hadir menjalani pemeriksaan pada 17 Juli 2026 berdasarkan Sprindik PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Bagi tim hukum, pemanggilan tersebut merupakan konsekuensi lanjutan dari rangkaian penyidikan yang keabsahannya kini diuji di pengadilan. Karena itu, mereka meminta hakim praperadilan tidak berhenti menguji proses penyidikan Polda Metro Jaya, tetapi juga membedah legalitas penyidikan yang diteruskan Kejaksaan Agung setelah perkara dilimpahkan. Dalam petitumnya, tim hukum meminta seluruh tindakan hukum lanjutan yang bersandar pada penetapan tersangka maupun upaya paksa yang mereka nilai tidak sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung menghentikan seluruh penyidikan dan tindakan hukum lanjutan terhadap Febrie yang dianggap bertumpu pada tindakan-tindakan yang kini dipersoalkan. Gugatan ini membuat perkara Febrie tak hanya menjadi pertarungan soal dugaan tindak pidana, tetapi juga berubah menjadi ujian terbuka terhadap legalitas kewenangan aparat penegak hukum dalam membangun sebuah perkara pidana.
Praperadilan Febrie Memanas, Sprindik Kejagung Dituding Cacat Wewenang dan Batal Demi Hukum

Jika dakwaan tersebut terbukti di persidangan, persoalannya menjadi jauh lebih serius: klasifikasi komoditas diduga digunakan sebagai celah untuk menekan kewajiban pembayaran kepada negara, sementara dampak akhirnya justru membebani keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Sebanyak 11 orang kini duduk sebagai terdakwa. Mereka terdiri atas unsur pejabat pemerintahan dan pelaku usaha.

Mereka yakni R. Fadjar Donny Tjahjadi selaku Direktur Teknis Kepabeanan periode 2017–2024; Lila Harsyah Bakhtiar selaku Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan periode 2021–2024; serta Muhammad Zulfikar selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai pada 2021.

Dari unsur perusahaan, terdapat Edy Susanto selaku Direktur Utama PT Sinar Mutiaranusa Palmindo sejak 2022; Tony selaku Direktur PT Tanimas Edible Oil sekaligus salah satu pemegang saham; Yusrin Husin selaku Direktur dan Pemilik PT Kencana Permata Nusantara; Randy Tjahyadi Maliwarna selaku Direktur PT Trimitra Agro Jaya; Van Ricardo selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya; Felix selaku Direktur dan Pemilik PT Agrojaya Perdana; Erwin selaku Direktur PT Bumi Mulia Makmur; serta Robin selaku Direktur PT Cakra Kaya Kreasi.

Dalam dakwaan, jaksa mengungkap Lila diduga membuat dan menyusun draf peta hilirisasi industri kelapa sawit atas permintaan Fadjar. Produk berbentuk cair berupa CPO dengan kadar asam lemak bebas (Free Fatty Acid/FFA) di atas 20 persen kemudian dikategorikan sebagai Palm Acid Oil (PAO).

Jaksa menyebut langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodasi permintaan pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam sejumlah asosiasi industri, antara lain Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Minyak Makanan Indonesia (AIMNI), APOLIN, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), MAKSI, hingga GAPKI.

Dugaan permainan klasifikasi semakin terang ketika jaksa mengungkap adanya komoditas yang dimasukkan ke dalam kelompok residu padat lainnya dengan pos tarif Harmonized System (HS Code) 2306.60.90.

Lebih serius lagi, menurut dakwaan, penetapan tersebut dilakukan tanpa pengujian laboratorium dan tanpa didasari literasi ilmiah.

Jaksa menyebut skema itu membuat CPO dengan kadar FFA di atas 20 persen yang seharusnya menggunakan HS Code 1511.10.00 dapat ditetapkan sebagai POME, PAO, HAPOR, dan Mixed Oil menggunakan HS Code 2306.60.90, 2306.90.90, serta 1517.90.69.

Di titik inilah dugaan kerugian negara membengkak. Komoditas yang diduga seharusnya dikenai tarif lebih tinggi justru diklasifikasikan menggunakan pos tarif yang membuat Bea Keluar dan pungutan ekspor menjadi lebih rendah.

Kas negara pun disebut menanggung dampaknya hingga Rp7,3 triliun.

Besarnya angka kerugian tersebut membuat perkara ini tidak lagi bisa dipandang sebagai sekadar kekeliruan administrasi atau perbedaan penafsiran kode perdagangan. Jaksa mendakwa adanya rangkaian tindakan yang diduga membuat klasifikasi komoditas berubah dan pada akhirnya memengaruhi penerimaan negara.

Kini, persidangan akan menjadi arena pembuktian untuk membongkar bagaimana dugaan rekayasa klasifikasi itu berjalan, siapa yang menginisiasi, siapa yang menikmati keuntungan, serta sejauh mana peran pejabat dan korporasi dalam skema yang didakwa menggerus penerimaan negara tersebut.

Sebelas terdakwa telah didakwa. Rp7,3 triliun menjadi angka yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.