KAKINEWS.ID, JAKARTA — Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mempersempit ruang gerak penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Tak berhenti pada penetapan tersangka, penyidik kini memburu aliran aset dan pihak-pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan perkara tersebut. Pada Selasa (18/8/2026), Tim 9 memeriksa delapan saksi dan satu ahli untuk memperkuat konstruksi perkara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pemeriksaan tersebut terdiri atas tujuh saksi dari pihak swasta, satu saksi dari perbankan, serta seorang ahli berinisial YH.

Lihat Juga:
jaksa mengungkap dugaan rekayasa klasifikasi ekspor sawit yang menyeret 11 terdakwa dan disebut menimbulkan kerugian negara Rp7,368 triliun.
11 Terdakwa Ekspor Limbah Sawit Didakwa Rugikan Negara Rp7,3 Triliun, Dugaan Rekayasa CPO Bikin Kas Negara Jebol

“Tim Penyidik telah memeriksa 7 orang saksi dari pihak swasta, seorang saksi dari pihak perbankan, dan seorang ahli untuk dimintai keterangannya oleh penyidik,” ujar Anang dalam keterangan tertulis.

Para saksi yang diperiksa masing-masing berinisial SP, RC, RR, A, PS, HY, AA, serta satu saksi dari perbankan. Sementara ahli yang dimintai keterangan berinisial YH.

Kejagung menyebut pemeriksaan bukan sekadar formalitas untuk melengkapi berkas perkara. Penyidik secara khusus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana sekaligus memperkuat alat bukti dan konstruksi perkara.

Lihat Juga:
Jakarta — Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Bukan hanya status tersangka dan rangkaian upaya paksa yang digugat, tim hukum Febrie kini menyerang fondasi penyidikan Kejaksaan Agung dengan mempersoalkan keabsahan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026), anggota tim kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menuding Sprindik Kejaksaan Agung cacat kewenangan karena disebut diterbitkan dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), bukan Direktur Penyidikan (Dirdik). Sprindik yang menjadi sasaran gugatan adalah Nomor PRIN-45/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Surat tersebut menjadi dasar Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan dan memeriksa Febrie sebagai tersangka. Tim hukum mendasarkan gugatannya pada Pasal 102 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014. “Wewenang penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Penyidikan di tingkat Kejaksaan Agung secara delegatif/atributif merupakan kewenangan absolut Direktur Penyidikan (Dirdik), bukan Plt. Jampidsus,” kata Febri. Bagi tim hukum, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif. Mereka menilai jika pejabat yang menerbitkan Sprindik tidak memiliki kewenangan, maka seluruh tindakan penyidikan yang lahir dari surat tersebut ikut berada dalam posisi hukum yang dipersoalkan. “Fakta diterbitkannya Sprindik a quo oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan prosedural membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Turut Termohon didasari atas prosedur yang cacat wewenang (onbevoegdheid) dan batal demi hukum,” tegasnya. Perkara Febrie sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Penanganan perkara kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung berdasarkan surat Kepala Kortastipidkor Polri Nomor B/1065/VII/RES.3/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Sprindik, yakni PRIN-43/F/Fd.2/07/2026, PRIN-44/F/Fd.2/07/2026, dan PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Sprindik terakhir inilah yang menjadi salah satu titik serangan utama tim hukum Febrie. Mereka menilai pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga telah muncul dalam proses penyidikan sebelumnya. “Pelimpahan maupun pengambilalihan perkara tidak pernah dapat memutihkan (whitewash) cacat hukum yang telah ada sejak awal,” ujar Febri. Tim hukum juga menyerang kewenangan Polda Metro Jaya setelah perkara beralih ke Kejaksaan Agung. Mereka berpendapat institusi penyidik sebelumnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk meneruskan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa setelah perkara diambil alih. “Dengan beralihnya penanganan perkara antar-institusi penegak hukum tersebut, maka institusi penyidik semula secara hukum telah kehilangan kewenangan (onbevoegd) untuk melanjutkan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa yang telah dilakukan,” katanya. Konsekuensinya bisa lebih jauh. Tim hukum mempersoalkan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan sebelum pelimpahan perkara. Jika tindakan awal tersebut dinyatakan cacat hukum, mereka menilai hasil penggeledahan dan penyitaan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai dasar pembuktian oleh Kejaksaan Agung. Tim hukum juga merujuk Pasal 163 ayat (3) KUHAP baru atau UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Tak berhenti pada Sprindik dan upaya paksa, pemanggilan Febrie sebagai tersangka turut diseret ke dalam gugatan. Kejaksaan Agung sebelumnya menerbitkan Surat Panggilan Nomor SPT-3412/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026 untuk meminta Febrie hadir menjalani pemeriksaan pada 17 Juli 2026 berdasarkan Sprindik PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Bagi tim hukum, pemanggilan tersebut merupakan konsekuensi lanjutan dari rangkaian penyidikan yang keabsahannya kini diuji di pengadilan. Karena itu, mereka meminta hakim praperadilan tidak berhenti menguji proses penyidikan Polda Metro Jaya, tetapi juga membedah legalitas penyidikan yang diteruskan Kejaksaan Agung setelah perkara dilimpahkan. Dalam petitumnya, tim hukum meminta seluruh tindakan hukum lanjutan yang bersandar pada penetapan tersangka maupun upaya paksa yang mereka nilai tidak sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung menghentikan seluruh penyidikan dan tindakan hukum lanjutan terhadap Febrie yang dianggap bertumpu pada tindakan-tindakan yang kini dipersoalkan. Gugatan ini membuat perkara Febrie tak hanya menjadi pertarungan soal dugaan tindak pidana, tetapi juga berubah menjadi ujian terbuka terhadap legalitas kewenangan aparat penegak hukum dalam membangun sebuah perkara pidana.
Praperadilan Febrie Memanas, Sprindik Kejagung Dituding Cacat Wewenang dan Batal Demi Hukum

Langkah ini menjadi penting lantaran perkara Febrie tidak lagi berhenti pada dugaan kepemilikan aset bernilai fantastis. Penyidik tengah mengurai dari mana asal kekayaan tersebut, bagaimana alirannya, siapa saja yang diduga mengetahui, serta siapa yang berpotensi ikut menikmati atau membantu menyamarkan aset.

Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan emas sekitar 74 kilogram dan uang tunai sekitar Rp543 miliar yang dikaitkan dengan perkara dugaan TPPU Febrie. Nilai fantastis tersebut membuat penelusuran asal-usul aset menjadi salah satu titik krusial dalam pengusutan.

Kejagung kemudian menetapkan pihak swasta Nurman Herin (NH) dan pengacara Don Ritto (DR) sebagai tersangka. Keduanya diduga turut terlibat dalam perkara TPPU yang juga menjerat Febrie.

Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan, Rudi Margono, sebelumnya menyebut dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan aktivitas Febrie ketika masih menjalankan tugas sebagai jaksa maupun pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan.

Dengan pemeriksaan yang terus meluas, pertanyaan publik kini bukan hanya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keberadaan uang dan emas tersebut. Yang jauh lebih penting adalah membongkar sumber dana, jalur perpindahan aset, pihak yang menjadi perantara, hingga kemungkinan adanya jaringan yang selama ini berada di balik layar.

Kejagung dituntut membuktikan perkara ini secara terang dan terukur. Sebab, perkara yang menyangkut mantan pejabat tinggi penegak hukum dengan dugaan aset mencapai ratusan miliar rupiah dan puluhan kilogram emas tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata.

Publik menunggu apakah Tim 9 benar-benar mampu mengurai seluruh jejaring dan aliran uang dalam perkara tersebut, tanpa tebang pilih dan tanpa menyisakan nama besar yang luput dari pemeriksaan.