
KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi “Kalsel Lumpuh Jilid II” yang digelar Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan di depan Kantor DPRD Kalsel, Jumat (28/8/2026).
Ratusan mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, termasuk mendesak adanya evaluasi terhadap kebijakan penanganan karhutla dan kabut asap di Kalimantan Selatan.
Mahasiswa menilai persoalan karhutla yang terus berulang membutuhkan langkah konkret dari pemerintah, bukan sekadar penanganan ketika kebakaran telah terjadi.
Dalam tuntutannya, massa memberikan waktu maksimal dua pekan kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan terkait karhutla. Jika tidak dipenuhi, mahasiswa mendesak Gubernur Kalsel mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Aksi tersebut menjadi lanjutan dari demonstrasi “Kalsel Lumpuh” yang sebelumnya digelar pada 20 Agustus 2026. Isu karhutla kembali dibawa karena mahasiswa menilai persoalan kebakaran hutan dan lahan masih belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.

Sejumlah pejabat Pemprov Kalsel dan pimpinan DPRD Kalsel terlihat menemui massa di lokasi aksi. Namun, Gubernur Kalsel Muhidin dan Ketua DPRD Kalsel Supian HK tidak terlihat berada di lokasi.
Menyikapi tuntutan tersebut, DPRD Kalsel didorong tidak hanya menerima aspirasi mahasiswa, tetapi juga memastikan adanya langkah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan karhutla.
Terlebih, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk memastikan kebijakan penanganan bencana dan perlindungan masyarakat berjalan secara efektif.
Persoalan tersebut juga menyangkut dampak kabut asap terhadap masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, hingga perlindungan kesehatan masyarakat terdampak.
Mahasiswa berharap DPRD Kalsel dapat memberikan jawaban konkret atas tuntutan yang disampaikan, termasuk mengenai langkah yang akan dilakukan apabila persoalan karhutla kembali terjadi dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Aksi “Kalsel Lumpuh Jilid II” hingga Jumat sore masih berlangsung di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, tepat di depan Kantor DPRD Kalsel.





