![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung.jpeg)
JAKARTA, KAKINEWS.ID — Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah bahwa 38 aset tanah dan bangunan senilai sekitar Rp846 miliar yang disita Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan seluruhnya milik kliennya.
Bantahan tersebut disampaikan setelah penyidik Tim 9 Kejagung melimpahkan berkas perkara dan barang bukti perkara Febrie ke tahap penuntutan atau tahap II.
Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya belum memperoleh kesempatan untuk memeriksa seluruh berkas perkara yang telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, dari dokumen yang telah dilihat, daftar 38 aset senilai sekitar Rp846 miliar tersebut tidak ditemukan sebagai daftar aset milik Febrie.
“Dari yang kami lihat, karena kami belum lihat semuanya, daftar 38 itu tidak kami temukan,” ujar Febri kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).
Menurut Febri, penyitaan aset dalam suatu perkara tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh aset tersebut merupakan milik tersangka. Terlebih, perkara tersebut melibatkan sejumlah tersangka.
Ia meminta setiap aset yang disita diperiksa secara individual, termasuk menelusuri dokumen kepemilikan, pihak yang menguasai, serta hubungan aset tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.
“Yang disebutkan oleh Kejaksaan adalah aset-aset yang disita tersebut ‘dalam perkara’. Nah, perkara ini kan ada beberapa orang tersangkanya,” kata Febri.
Febri juga mengingatkan agar penyitaan tidak berujung pada kerugian bagi pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan perkara.
“Jangan sampai karena indikasi-indikasi, dugaan-dugaan, atau asumsi-asumsi, kemudian aset pihak lain justru disita dan tidak ada hubungannya,” ujarnya.
Selain mempersoalkan status kepemilikan aset, kubu Febrie juga mempertanyakan konstruksi waktu atau tempus delicti dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Febri mengatakan terdapat persoalan kronologi antara dugaan tindak pidana asal dan dugaan TPPU yang dikenakan kepada kliennya.
Menurut dia, dalam berkas perkara disebutkan tindak pidana asal berlangsung pada 2020 hingga 2025. Namun, dugaan TPPU justru ditempatkan dua tahun lebih awal.
“Dari dua berkas perkara itu, kami menemukan sesuatu yang tidak sinkron. Apa itu? Tentang waktunya. Tindak pidana asalnya disebut 2020 sampai 2025, tetapi TPPU-nya mundur dua tahun ke belakang,” katanya.
Kubu Febrie mempertanyakan dasar penempatan tempus tersebut karena menurut mereka, harta yang diduga dicuci melalui TPPU semestinya memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal yang menjadi sumber perolehannya.
“Tidak logis kalau tindak pidana asalnya tahun 2020, pencucian uangnya mundur dua tahun ke belakang,” ujar Febri.
Kuasa hukum Febrie lainnya, M Farizi, turut menyoroti salah satu aset yang disita penyidik di kawasan Parongpong, Bandung.
Farizi membenarkan tanah dan bangunan tersebut tercatat atas nama Febrie. Namun, menurut dia, aset itu telah dimiliki jauh sebelum periode tindak pidana yang disangkakan kepada kliennya.
Aset tersebut, kata Farizi, dibeli Febrie pada 2013 dan telah tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Persoalannya adalah tanah itu dibeli pada tahun 2013, jauh sebelum ada tindak pidana ini,” kata Farizi.
Dalam perkara ini, Kejagung menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan pemerasan dan TPPU. Perkara tersebut dikaitkan dengan temuan emas seberat 74 kilogram serta uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di kawasan Sentul.
Kejagung kemudian menetapkan pihak swasta Nurman Herin (NH) dan pengacara Don Ritto (DR) sebagai tersangka dalam perkara TPPU yang dikaitkan dengan Febrie.
Ketua Tim 9 Kejagung sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, menyatakan dugaan TPPU tersebut dilakukan Febrie ketika menjabat sebagai jaksa atau pejabat struktural di Kejaksaan.
Sementara dugaan pemerasan dikaitkan dengan penanganan perkara PT Jiwasraya-Asabri. Dalam konstruksi perkara tersebut, sosok pengusaha Tan Kian disebut turut berkaitan.
Di sisi lain, Febrie telah mengajukan dua gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, kedua permohonan tersebut ditolak oleh hakim tunggal praperadilan.
Dengan pelimpahan perkara ke tahap penuntutan, polemik mengenai kepemilikan 38 aset senilai sekitar Rp846 miliar serta konstruksi tempus dugaan TPPU kini menjadi bagian penting yang dipersoalkan kubu Febrie dalam proses hukum perkara tersebut.
