KAKINEWS.ID, BANJARMASIN – Rencana pembangunan Jembatan Barito II menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjaga kelancaran konektivitas dan distribusi barang menuju Kalimantan Tengah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, M. Yasin Toyib, mengatakan keberadaan jembatan baru diperlukan untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas akibat kondisi Jembatan Barito yang sudah berumur.
Menurutnya, selama ini proses perbaikan jembatan kerap menimbulkan antrean kendaraan panjang hingga berdampak pada kelancaran arus transportasi.
“Pertama, dari sisi umur jembatan ini sudah cukup berumur. Kemudian, kalau kita melakukan perbaikan, antreannya cukup panjang dan terjadi kemacetan,” ujarnya.
Selain persoalan usia infrastruktur, pemerintah juga berkaca pada peristiwa banjir besar pada 2021 yang sempat menyebabkan Jembatan Barito tidak berfungsi. Kondisi tersebut berdampak besar terhadap konektivitas dan aktivitas perekonomian.
“Kita juga berkaca pada kejadian tahun 2021 ketika banjir besar, Jembatan Barito tidak berfungsi. Bisa dikatakan perekonomian kita lumpuh karena konektivitasnya tidak tersambung,” ungkapnya.
Yasin menyebut jalur Jembatan Barito memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi barang dan jasa menuju Kalimantan Tengah. Bahkan, hampir 80 persen pasokan barang untuk provinsi tersebut mengandalkan distribusi dari Pelabuhan Trisakti.
Karena itu, pembangunan Jembatan Barito II diharapkan dapat menjadi alternatif konektivitas apabila jembatan eksisting mengalami gangguan maupun ketika dilakukan perbaikan.
Saat ini, Pemprov Kalsel masih melakukan studi kelayakan dengan mempertimbangkan dua alternatif lokasi, yakni pembangunan di samping jembatan lama atau bergeser sekitar 4–5 kilometer ke arah hulu.
“Kita berharap jangan sampai terjadi lagi gangguan pada Jembatan Barito II. Itu sangat mengganggu konektivitas kita ke Kalimantan Tengah dalam mentransportasikan barang dan jasa,” katanya.
Untuk pembiayaan, pembangunan fisik jembatan direncanakan bersumber dari anggaran kementerian. Sementara skema pembangunan akses jalan akan disesuaikan dengan alternatif lokasi yang nantinya dipilih.
Hasil studi kelayakan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya agar pembangunan Jembatan Barito II dapat menjawab kebutuhan konektivitas sekaligus menjaga kelancaran distribusi ekonomi antarwilayah.
