KAKINEWS.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan perlunya percepatan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melanggar ketentuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penegasan tersebut disampaikan Dudung dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan HGU dan PBPH di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dudung mendorong penguatan koordinasi antarlembaga serta penerapan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha.
” Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Dudung.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan konsisten untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang melanggar ketentuan.
Langkah tersebut juga diperlukan untuk memastikan setiap perusahaan bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan hidup serta menjaga keselamatan masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah, lanjutnya, mendorong agar evaluasi terhadap perizinan HGU dan PBPH diikuti dengan langkah penegakan hukum yang konkret sehingga pengelolaan kawasan hutan dan lahan dapat berjalan sesuai ketentuan.
