KAKINEWS.ID, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape haram melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Fatwa tersebut tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan penetapan fatwa tersebut didasarkan pada dampak buruk vape terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Fatwa tersebut ditetapkan setelah melalui Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat (6/11/2026). Keputusan itu ditandatangani Prof Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menetapkan tiga poin utama. Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan dan lingkungan.
Kedua, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dihukumi haram. Ketiga, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
MUI turut menyoroti kandungan rokok elektrik yang terdiri dari nikotin, gliserin, dan bahan perasa. Nikotin dinilai memiliki sifat adiktif serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh.
Prof Niam berharap fatwa tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha, untuk menghindari penggunaan maupun peredaran vape.
Ia juga menilai diperlukan langkah pemerintah untuk memperkuat perlindungan masyarakat melalui regulasi terkait larangan rokok elektrik.
Melalui fatwa ini, MUI mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, melindungi lingkungan, serta mencegah penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.
