Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri jejak kekayaan dan aliran uang yang diduga berkaitan dengan gratifikasi senilai Rp20,7 miliar yang menyeret mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (MH).
Penelusuran tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan untuk mengungkap ke mana saja uang yang diduga diterima Haniv mengalir, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aset yang dimiliki maupun dikuasai pihak-pihak tertentu.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik telah memeriksa dua saksi pada Senin (9/11/2026), yakni BS dari pihak swasta dan L selaku Direktur PT BPR Olympindo Primadana.
Kedua saksi diperiksa untuk mendalami kepemilikan aset sekaligus menelusuri transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Kebutuhan penyidik dalam pemeriksaan kali ini adalah penelusuran aset, termasuk pendalaman soal aliran uang yang terkait dengan tersangka MH,” kata Budi.
Besarnya nilai gratifikasi yang diduga diterima mantan pejabat pajak tersebut membuat penelusuran aliran dana menjadi krusial. KPK perlu mengurai sumber penerimaan, jalur transaksi, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perputaran uang tersebut.
Dalam perkara ini, KPK menduga Muhammad Haniv menerima gratifikasi hingga Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Rinciannya, sekitar Rp700 juta diduga diterima untuk sponsor kegiatan peragaan busana anaknya. Selain itu, terdapat dugaan penerimaan sekitar Rp10 miliar sepanjang 2013–2018 dalam bentuk valuta asing.
Tidak berhenti di situ, Haniv juga diduga menerima sekitar Rp10 miliar sepanjang 2014–2022 dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.
KPK sebelumnya menetapkan Haniv sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Namun, penahanan terhadap mantan pejabat DJP tersebut baru dilakukan pada 19 Agustus 2026.
Kini, penyidik tidak hanya berfokus pada pembuktian dugaan penerimaan gratifikasi, tetapi juga menelusuri aset dan aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penelusuran itu penting untuk memastikan apakah seluruh penerimaan yang diduga berasal dari perusahaan wajib pajak telah terungkap, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan aset yang berkaitan dengan hasil tindak pidana.
Langkah KPK tersebut menjadi ujian dalam membongkar secara menyeluruh dugaan praktik gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi sumber maupun perantara penerimaan uang.
