Ketua Grib jaya Herkules saat keluar Gedung KPK / 11 Nop 2026 ( foto : Ist )
KAKINEWS.ID, JAKARTA – Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, melontarkan pernyataan keras terhadap PT Summarecon terkait sengketa lahan seluas kurang lebih 65 hektare di Kabupaten Bogor. Ia menuding adanya praktik permainan kotor dalam persoalan pertanahan yang melibatkan perubahan sertifikat hak milik (SHM) menjadi hak guna bangunan (HGB).
Pernyataan tersebut disampaikan Hercules usai memberikan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait uang sebesar Rp800 juta yang menjadi perhatian lembaga antirasuah tersebut.
Hercules menjelaskan, uang Rp800 juta itu berasal dari tim kuasa hukum Summarecon. Menurutnya, uang tersebut diberikan untuk membantu kegiatan pribadinya sekaligus meminta dirinya memediasi sengketa tanah antara pihak Summarecon dengan ahli waris melalui tim hukum GRIB Jaya dan Alwarris.
“Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Tujuannya untuk membantu kegiatan saya pada saat itu mau ke luar negeri, sekaligus meminta bantuan saya untuk memediasi persoalan sengketa tanah Summarecon seluas kurang lebih 65 hektare di Kabupaten Bogor,” ujar Hercules usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, uang tersebut telah dikembalikan. Hercules menyebut pemberian uang itu berkaitan dengan upaya mencari jalan keluar dan perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa.
Dalam keterangannya, Hercules juga menyinggung dugaan perubahan sertifikat hak milik menjadi hak guna bangunan. Ia mengaku pernah mendampingi tim hukum GRIB Jaya dan pihak ahli waris mendatangi Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk menyampaikan persoalan tersebut.
Hercules mengaku telah mengingatkan jajaran BPN agar berhati-hati dalam menangani perubahan status sertifikat tanah tersebut.
“Ini Summarecon, permainannya kotor. Bukan hanya di Bogor, di Kelapa Gading, Tangerang, Jogja, Jawa Timur, Manado, dan di mana-mana. Summarecon ini selalu melakukan kejahatan itu untuk sertifikat orang yang dibobol sertifikatnya,” kata Hercules.
Ia juga menuding adanya dugaan praktik yang merugikan pemilik tanah. Bahkan, menurut Hercules, dalam sejumlah kasus yang ia singgung, pemilik tanah justru dilaporkan ke kepolisian hingga berujung pada penetapan tersangka dan pemenjaraan.
Pernyataan tersebut merupakan tudingan Hercules yang perlu diuji dan diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait.
Hercules turut mengaitkan persoalan sengketa tanah tersebut dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah pejabat pertanahan. Ia mengaku pernah menghubungi Dirjen ATR, yang disebutnya bernama Lampri, untuk mengingatkan agar tidak terjadi persoalan hukum terkait perubahan sertifikat.
Menurut Hercules, pihaknya menduga uang Rp800 juta yang menjadi bahan klarifikasi tersebut berkaitan dengan persoalan yang lebih luas. Namun, dugaan itu tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Ahli Waris Diminta Mendapatkan Haknya
Sementara itu, kuasa hukum yang turut hadir dalam klarifikasi tersebut, Martin, menegaskan bahwa persoalan sengketa tanah Summarecon tidak boleh berhenti hanya pada OTT KPK.
Ia meminta PT Summarecon bertanggung jawab menyelesaikan hak-hak ahli waris atas tanah yang dipersoalkan.
“Terhadap persoalan di Summarecon ini tidak berakhir dengan OTT ini, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan kepada ahli waris untuk menyelesaikan hak-hak mereka,” ujar Martin.
Menurutnya, sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa sejak 1972 disebut tidak pernah beralih maupun diperjualbelikan oleh pihak ahli waris.
Martin mengatakan persoalan semakin kompleks karena bidang tanah yang diklaim sebagai milik ahli waris tersebut disebut telah dijual atau dikelola Summarecon dan sudah terdapat konsumen di lokasi tersebut.
Karena itu, ia mengingatkan agar penyelesaian sengketa tidak menimbulkan korban baru, baik dari kalangan ahli waris maupun masyarakat yang telah membeli properti di kawasan tersebut.
Pihaknya meminta Summarecon menyelesaikan hak-hak ahli waris agar kepastian hukum bagi para konsumen juga dapat terjamin, termasuk melalui pemecahan sertifikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hercules Peringatkan BPN Jangan Buka Blokir Sepihak
Dalam kesempatan yang sama, Hercules kembali memberikan peringatan kepada jajaran BPN dan ATR agar tidak membuka blokir sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa secara sepihak.
Ia menegaskan bahwa pembukaan blokir harus melalui musyawarah antara pihak Summarecon dengan ahli waris atau tim kuasa hukum ahli waris.
“Kalau BPN sampai tiba-tiba membuka blokir sepihak, kami akan laporkan ke KPK. Saya ulang lagi, kami peringatkan BPN dan ATR untuk tidak membuka blokir sepihak,” tegasnya.
Hercules bahkan menyatakan akan membawa pihak-pihak di lingkungan BPN yang diduga terlibat apabila ditemukan adanya permainan dalam proses pembukaan blokir tersebut.
Ia berharap seluruh persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum, sehingga hak-hak ahli waris tidak dirugikan.
