Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu jejak aliran uang dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kali ini, penyidik memeriksa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB Jaya), HRM, sebagai saksi.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pemanggilan tersebut menjadi sorotan setelah HRM melalui kuasa hukumnya sebelumnya mengembalikan uang sebesar Rp800 juta kepada KPK pada 15 Oktober 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan HRM terkait perkara yang tengah diusut penyidik.
“Penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta. Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan,” kata Budi.
Menurut Budi, keterangan HRM diperlukan untuk membuat konstruksi perkara menjadi terang, terutama menyangkut uang yang telah diserahkan kepada penyidik.
“Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik,” ungkapnya.
Pengembalian Rp800 juta tersebut menjadi salah satu titik penting yang perlu ditelusuri KPK. Penyidik harus memastikan dari mana uang itu berasal, siapa pihak yang menyerahkan, serta apakah terdapat keterkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengurusan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
HRM mengaku kedatangannya ke KPK untuk memberikan penjelasan mengenai asal-usul uang yang telah dikembalikan tersebut.
“Jadi, kedatangan hari ini karena kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana. Makanya hari ini kami datang untuk menjelaskan terkait itu,” ujar HRM.
Pemeriksaan ini berlangsung di tengah pengembangan penyidikan yang mulai menyentuh sejumlah pejabat pertanahan di berbagai daerah. Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), KPK memeriksa delapan kepala kantor pertanahan dan seorang mantan kepala kantor pertanahan yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
Mereka terdiri atas RS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, WRA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, AB selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dan N selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu, penyidik juga memeriksa NVS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, MSL selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, serta BK, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat Kakanwil BPN Kalimantan Selatan.
Rentetan pemeriksaan tersebut menunjukkan penyidikan KPK tidak hanya berfokus pada satu pihak. Penelusuran terhadap aliran uang, pihak swasta, hingga pejabat pertanahan menjadi bagian penting untuk mengungkap secara utuh dugaan korupsi di tubuh ATR/BPN.
KPK kini dituntut menelusuri secara menyeluruh asal-usul uang Rp800 juta yang dikembalikan HRM dan memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut. Pengembalian uang tidak boleh menghentikan penelusuran terhadap dugaan tindak pidana maupun pertanggungjawaban pihak yang terlibat.
