Jakarta, Kakinews.id – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, akhirnya angkat bicara mengenai uang Rp800 juta yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengurusan sertifikat tanah PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor.
Usai menjalani pemeriksaan hampir lima jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026), Hercules membantah uang tersebut disita secara paksa oleh penyidik. Ia mengklaim uang itu justru diserahkan secara sukarela melalui tim hukumnya untuk membantu proses penyidikan.
Namun, pengakuan Hercules sekaligus membuka persoalan baru mengenai asal-usul, tujuan pemberian, serta pihak yang berkepentingan atas uang Rp800 juta tersebut.
Hercules menjelaskan, uang itu awalnya diserahkan tim hukum PT Summarecon kepada sopirnya. Dana tersebut, menurut pengakuannya, diperuntukkan bagi biaya operasional perjalanan ke Timor Leste sekaligus ongkos membantu mediasi sengketa lahan seluas 65 hektare di Kabupaten Bogor.
“Saya mau ke luar negeri (Timor Leste), dan meminta bantuan saya memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon seluas 65 hektare di Bogor kepada tim hukum GRIB maupun ahli waris agar ketemu jalan keluar yang terbaik,” kata Hercules.
Dugaan Manipulasi
Di tengah pemeriksaan KPK, Hercules turut melontarkan tudingan serius terkait proses perubahan legalitas tanah milik ahli waris. Ia menyebut terdapat dugaan permainan dalam perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).
Hercules bahkan mengaku pernah memperingatkan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Menurut Hercules, peringatan itu disampaikan sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ia mengaku mengingatkan Lampri agar berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pemblokiran maupun pembukaan blokir sertifikat tanah tanpa persetujuan pihak ahli waris.
“Saya ingatkan ke mereka, kalian hati-hati BPN. Ini hak milik, kalian merubah menjadi HGB. Hati-hati kalian,” ujar Hercules.
Ia juga mengaku menghubungi Lampri melalui sambungan telepon dan memperingatkan adanya potensi persoalan hukum apabila proses perubahan status tanah tersebut dilakukan secara bermasalah.
Tak lama setelah peringatan itu, menurut Hercules, KPK melakukan OTT yang kemudian menyeret sejumlah pejabat pertanahan dan pihak swasta.
Uang Diserahkan
Kuasa hukum Hercules, Agustinus Nahak, membantah anggapan bahwa KPK merampas atau menyita paksa uang Rp800 juta dari kliennya.
Ia menegaskan, penyerahan uang tersebut dilakukan atas inisiatif Hercules melalui tim hukum GRIB Jaya agar penyidik dapat menelusuri kepemilikan serta tujuan pemberian dana tersebut.
“Tim hukum GRIB perintah Maung Hercules membawa duit tersebut untuk diserahkan secara sukarela dan disita oleh KPK, untuk dicari tahu siapa pemilik uang tersebut dan apa maksud tujuannya,” kata Agustinus.
Meski demikian, penyerahan sukarela tidak serta-merta menghapus kebutuhan penyidik untuk menelusuri konstruksi transaksi tersebut. Asal-usul uang, pihak pemberi, tujuan pemberian, hingga kemungkinan kaitannya dengan pengurusan lahan tetap menjadi bagian penting yang perlu didalami.
Perkara ini menjadi sorotan karena menyeret sejumlah pejabat ATR/BPN dan pihak perusahaan dalam dugaan praktik korupsi pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Bogor.
Keterangan Hercules mengenai dugaan manipulasi perubahan SHM menjadi HGB juga menjadi salah satu informasi yang patut diuji melalui penyidikan, termasuk dengan mencocokkannya terhadap dokumen pertanahan dan keterangan para pihak yang terlibat.
