BANJARMASIN, KAKI NEWS.ID – Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek sewa server jaringan dan aplikasi Sekolah Digital Indonesia (SDI) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin kembali bergulir. Dalam persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Selasa (10/11/2026) malam, terdakwa Tyas membeberkan catatan yang diduga berisi daftar penerima dana dari hasil proyek tersebut.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Cahyono Reza A SH,MH, Tyas mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan rekam jejak keuangan perusahaan secara rinci selama periode proyek berlangsung.
“Semua pengeluaran perusahaan terkait proyek sewa server sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, termasuk pihak-pihak yang meminta uang, saya catat dan simpan,” terang Tyas dalam persidangan.
Berdasarkan catatan yang diungkapkannya, Tyas menyebutkan sejumlah nama yang diklaim kerap meminta dana dengan berbagai alasan.
Nama-nama tersebut meliputi terdakwa Nuryadi, Ibnul Qoyyim, Kamsi, serta terdakwa Baihaqi (yang disebut melalui perantara bernama Kamil).
“Dalam catatan saya, ada nama Nuryadi, Ibnul Qoyyim, Kamsi, dan Baihaqi melalui Kamil. Mereka meminta jatah terkait proyek sewa server tersebut,” papar Tyas.
Ia menambahkan bahwa penyerahan uang dengan nominal variatif tersebut biasanya terjadi setiap bulan atau saat pengurusan termin progres pekerjaan.
Bantahan Terdakwa Baihaqi. Merespons tudingan tersebut, terdakwa Baihaqi secara tegas membantah telah menerima aliran dana dari Tyas, baik secara langsung maupun melalui bawahannya saat itu, Isan Kamil.
“Selama saya menjabat, terutama terkait proyek sewa server tersebut, saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Tyas, termasuk yang katanya melalui Isan Kamil,” tegas Baihaqi di persidangan. Ia pun menantang pihak Tyas untuk membuktikan klaim tersebut di hadapan hukum.
Mengenai tanda tangannya yang tercantum dalam berkas pencairan dana proyek, Baihaqi berdalih hal tersebut murni karena urusan administrasi kedinasan.
Ia mengaku harus menandatangani dokumen dalam jumlah besar yang telah melalui proses verifikasi berjenjang.
“Semua berkas yang saya tanda tangani jumlahnya banyak, sehingga tidak bisa dicek satu per satu. Namun, semua sudah melalui tahapan dan proses yang benar,” jelasnya.
Setelah mendengarkan keterangan para terdakwa sidangpun oleh majelis hakim ditunda selama sepekan.
” Sidang kita tunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda Tuntutan JPU, ” kata Ketua Hakim Cahyono
Sebagai informasi, kasus ini bersumber dari dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek kegiatan sewa aplikasi SDI untuk seluruh SD Negeri di Kota Banjarmasin. Jaksa Penuntut Umum mendakwa keempat terdakwa atas perbuatan yang merugikan keuangan negara, di mana nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp5 miliar. ( Ack )
Penulis/Editor : Achmad Kori
