
Jakarta, Kakinews.id – Penyidikan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin melebar. Bareskrim Polri menduga sebuah rumah di wilayah Bogor digunakan sebagai posko oleh Kombes Pol Iman Imanuddin, yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
Dugaan itu terungkap setelah tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi sejak Kamis (19/11/2026) malam.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi tempat yang digunakan Kombes Iman Imanuddin untuk kepentingan tertentu.
“Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi Kombes Pol IM,” kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Menurut Susatyo, penggeledahan dilakukan di lima rumah yang berkaitan dengan Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin di wilayah Bogor. Selain itu, penyidik juga menyasar satu lokasi di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Namun, Bareskrim belum membeberkan secara terperinci hasil penggeledahan maupun identitas pemilik rumah di Tangerang tersebut. Kepolisian menyatakan hasil penyitaan dan temuan penyidik akan disampaikan dalam konferensi pers.
Penggeledahan ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan dugaan makar yang bermula dari pengusutan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perkara penyadapan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Mereka diduga terlibat dalam rangkaian aktivitas penyadapan ilegal yang disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para pihak yang diduga terlibat. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penyadapan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, terdapat sangkaan berdasarkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, yang memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Penyidik juga menggunakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait dugaan akses ilegal, serta Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP mengenai penyertaan tindak pidana dan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Sementara itu, dalam proses penegakan disiplin internal, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keduanya diketahui mengajukan banding atas putusan etik tersebut.
Meski penggeledahan telah dilakukan di sejumlah lokasi, Bareskrim hingga Jumat (20/11/2026) belum mengumumkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Penyidik masih mendalami keterkaitan sejumlah pihak, termasuk dugaan penggunaan rumah di Bogor sebagai posko dalam rangkaian perkara tersebut.









