
Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengusaha Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Jumat (20/11/2026).
Pemanggilan Kaji Edan menambah daftar pihak swasta yang dimintai keterangan penyidik dalam perkara pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan ekspor milik negara tersebut. Selain Onny, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi swasta bernama Andaya Swastanta.
Keduanya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.
“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan terhadap Kaji Edan maupun Andaya. Keterangan keduanya akan menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk menelusuri konstruksi perkara pembiayaan LPEI.

Kasus ini bukan perkara kecil. KPK mengidentifikasi 11 debitur yang diduga melakukan kecurangan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan. Rangkaian dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp11,7 triliun.
Salah satu perkara yang ditangani berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT Petro Energy senilai 60 juta dolar AS atau sekitar Rp900 miliar.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga mengusut dugaan penyimpangan pembiayaan yang melibatkan kelompok usaha dengan sejumlah perusahaan, antara lain PT Bara Jaya Utama, PT Sakti Mait Jaya Langit, dan PT Mega Alam Sejahtera.
Penyidik mendalami dugaan manipulasi dokumen analisis pembiayaan yang diduga digunakan untuk meloloskan agunan yang tidak memenuhi ketentuan. Salah satu objek yang menjadi perhatian adalah lahan perkebunan kelapa sawit seluas 13.075 hektare di Kapuas, Kalimantan Tengah.
KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Salah satunya mantan Direktur Pelaksana IV LPEI periode 2014–2018, Arif Setiawan, yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada 26 Oktober 2026.
Penyidik kini masih menelusuri proses persetujuan pembiayaan, kelayakan debitur, penggunaan fasilitas kredit, hingga aliran dana yang diduga menyimpang.
Pemeriksaan Kaji Edan dan saksi swasta lainnya menjadi bagian dari upaya KPK memperluas penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan tersebut.
Dengan potensi kerugian negara mencapai Rp11,7 triliun, pengusutan perkara LPEI masih menyisakan sejumlah pertanyaan penting mengenai bagaimana fasilitas pembiayaan bermasalah itu dapat diberikan, siapa saja pihak yang terlibat, dan ke mana aliran dananya bermuara.








