
Jakarta, Kakinews.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi Tahun 2025 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), serta instansi terkait lainnya.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Perhitungan Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 dengan Nomor 18/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02.07/2026 tertanggal 15 Juli 2026.
Pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK itu mencakup PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, serta Nusa Tenggara Barat.
Dalam laporan tersebut, BPK menemukan sejumlah persoalan, mulai dari ketidaksesuaian penyaluran pupuk bersubsidi dengan data stok, keterlambatan pekerjaan pembangunan sarana olahraga, hingga persoalan pengadaan dan distribusi.
Salah satu temuan yang disorot berkaitan dengan perhitungan HPP pupuk bersubsidi pada PT Pupuk Kalimantan Timur.

BPK mencatat HPP pupuk urea, NPK 15-10-12, dan NPK Kakao setelah pemeriksaan masing-masing sebesar Rp5,81 juta, Rp8,87 juta, dan Rp10,52 juta per ton.
Dalam pemeriksaannya, BPK juga melakukan koreksi terhadap perhitungan HPP yang sebelumnya disajikan perusahaan.
Untuk pupuk urea, PT PKT menyajikan HPP unaudited sebesar Rp4,78 triliun. Setelah dilakukan koreksi kurang sebesar Rp34,49 miliar, HPP audited menjadi Rp4,75 triliun.
Sementara itu, HPP pupuk NPK 15-10-12 yang semula disajikan sebesar Rp2,17 triliun dikoreksi sebesar Rp24,01 miliar menjadi Rp2,14 triliun.
Adapun HPP pupuk NPK Kakao yang sebelumnya tercatat Rp671,52 miliar dikoreksi sebesar Rp4,18 miliar menjadi Rp667,33 miliar.
BPK juga menemukan persoalan dalam penyaluran pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Bima sebanyak 703,444 ton. Penyaluran tersebut dinilai tidak sesuai dengan data stok dan tidak didukung bukti yang valid.
Akibatnya, terdapat potensi kerugian perusahaan sebesar Rp1,47 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp1,46 miliar.
Temuan lainnya berkaitan dengan keterlambatan pekerjaan dua kontrak pembangunan sarana olahraga yang belum dikenakan denda sebesar Rp2,61 miliar. Selain itu, terdapat kehilangan potensi pendapatan akibat keterlambatan pengadaan suku cadang sebesar JPY3,29 juta.
Tidak berhenti di situ, daftar isi laporan pemeriksaan BPK juga mencantumkan sejumlah persoalan lain yang menjadi objek pemeriksaan.
Di antaranya, harga pembelian satu paket KCL flake lebih tinggi dari harga pasar sebesar USD13,167.20, pengadaan angkutan darat dan pelaksanaan jasa angkutan laut yang belum sesuai ketentuan, serta pengadaan sarana dan prasarana dua gudang di Nusa Tenggara Barat yang tidak sesuai kontrak.
BPK turut mencatat persoalan jangka waktu pelaksanaan Turn Around dan Scheduled Down Time pada pabrik 2 yang melampaui target pengembalian Opportunity Loss sebanyak 8.395,59 ton pupuk urea dan 72.890,69 ton amoniak.
Selain itu, terdapat persoalan terkait penurunan tarif premi asuransi Harta Benda (FLEXAS) periode 2025–2026 yang dinilai tidak menambah manfaat sehingga mengakibatkan inefisiensi jasa asuransi Harta Benda sebesar Rp1,641 triliun.
Dalam laporan tersebut, BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan bertujuan menilai kesesuaian perhitungan HPP pupuk bersubsidi Tahun 2025 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BPK juga menegaskan tanggung jawab penyusunan perhitungan HPP berada pada manajemen perusahaan. Sementara itu, BPK bertanggung jawab menyatakan kesimpulan atas perhitungan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan.
Sejumlah temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan BPK tidak hanya menyasar angka perhitungan HPP pupuk bersubsidi, tetapi juga mencakup kepatuhan penyaluran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, hingga pengelolaan asuransi.
Temuan dalam LHP tersebut menjadi catatan penting bagi pengelolaan pupuk bersubsidi Tahun 2025, terutama terkait ketepatan perhitungan biaya, kepatuhan terhadap kontrak, serta akuntabilitas penggunaan anggaran dan sumber daya perusahaan.









