KAKINEWS.ID, Jakarta – Anggota DPD RI Provinsi Banten, Habib Ali Alwi, menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah (Perda) harus mengutamakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Regulasi yang disusun pemerintah daerah harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Habib Ali dalam kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Kamis (19/11/2026).

Habib Ali mengatakan, kebutuhan setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga tidak seluruh kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan secara langsung di daerah.

“Pembentukan Perda harus melalui kajian dan pertimbangan yang matang agar mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Habib Ali, PPUU DPD RI memiliki peran strategis dalam menghimpun berbagai aspirasi dan keresahan masyarakat di daerah. Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan regulasi di tingkat pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Banten, Hadiyanto, turut mendorong penguatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan aplikasi penampung aspirasi daerah. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana masyarakat menyampaikan masukan sebagai bahan penyusunan naskah kebijakan.

Habib Ali mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan, hasil pemantauan dari pemerintah daerah, akademisi, dan perancang peraturan perundang-undangan akan dibahas lebih lanjut di tingkat pusat.

“Hasil pemantauan dari daerah, akademisi, dan perancang peraturan perundang-undangan akan menjadi bahan evaluasi dan harmonisasi regulasi,” katanya.