KAKINEWS.ID, Jakarta – DPR RI mendorong pembaruan tata kelola administrasi kependudukan (Adminduk) melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Kependudukan. Pembaruan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan, revisi UU Adminduk menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah diharapkan lebih proaktif memastikan setiap warga mendapatkan hak administrasi kependudukan.

“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” kata Khozin.

Salah satu poin penting dalam pembahasan RUU tersebut adalah larangan meminta fotokopi dokumen kependudukan, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), dalam pengurusan layanan publik.

Khozin menjelaskan, ketentuan tersebut nantinya akan dipertegas melalui regulasi baru, termasuk penerapan sanksi bagi pihak yang masih meminta fotokopi dokumen kependudukan.

“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial,” ujarnya.

Sementara itu, melalui akun Instagram resminya, DPR RI menyampaikan terdapat 12 pokok pengaturan yang dibahas dalam RUU Adminduk.

Selain larangan meminta fotokopi dokumen kependudukan, pengaturan tersebut mencakup kewajiban pemerintah melakukan pelayanan jemput bola, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, integrasi data antarinstansi, serta pengakuan KTP Digital.

RUU tersebut juga mengatur penguatan perlindungan data pribadi masyarakat dan penerapan sanksi administratif untuk mendukung pelaksanaan ketentuan administrasi kependudukan.

Khozin menegaskan, transformasi administrasi kependudukan tidak cukup hanya dengan mengubah dokumen fisik menjadi digital. Menurutnya, keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas dalam penerapan sistem tersebut.

“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” katanya.

Melalui pembaruan regulasi ini, DPR RI mendorong sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.