
Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan terhadap langkah tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan memeriksa langsung kelengkapan administrasi dan rekam jejak calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya menyangkut kelengkapan dokumen pencalonan. Rekam jejak integritas hingga kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga menjadi bagian penting yang dapat ditelusuri melalui lembaga antirasuah tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, pihaknya terbuka terhadap proses verifikasi yang dilakukan MPR, termasuk pemeriksaan langsung untuk memastikan integritas kandidat.
“KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon wakil presiden,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Budi, verifikasi tersebut penting agar proses seleksi pejabat publik mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu aspek yang berkaitan langsung dengan KPK adalah kepatuhan kandidat dalam menyampaikan LHKPN. Namun, kepatuhan itu tidak cukup hanya dilihat dari ketepatan waktu pelaporan. Kebenaran dan kelengkapan informasi mengenai seluruh harta kekayaan yang dilaporkan juga harus menjadi perhatian.
“Sebab, LHKPN bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara atas kepemilikan harta kekayaannya,” jelas Budi.
KPK menilai kepatuhan LHKPN dapat menjadi salah satu indikator komitmen seseorang terhadap pencegahan korupsi. Komitmen tersebut, kata Budi, harus dibuktikan secara konsisten selama seseorang menduduki jabatan publik.
Dengan demikian, pelaporan harta kekayaan tidak boleh hanya menjadi formalitas ketika seseorang pertama kali menjabat atau mengikuti proses pencalonan. Kewajiban tersebut harus dijalankan secara periodik setiap tahun.
“KPK berharap, transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik,” imbuhnya.
Sementara itu, tim verifikasi calon wakil presiden pengganti Gibran telah membagi pemeriksaan persyaratan ke dalam tiga kelompok kerja (pokja). Masing-masing kelompok mendapatkan tugas berdasarkan bidang pemeriksaan yang telah ditentukan.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan XIII, mengatakan pembagian tersebut merupakan hasil rapat tim verifikasi pada Jumat (20/11/2026).
“Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi. Oke. Dibagi tiga pokja. Pokja satu, pokja dua, pokja tiga. Masing-masing itemnya detail lah gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Hinca mengungkapkan, setiap pokja bertanggung jawab memeriksa persyaratan calon wakil presiden sesuai pembagian tugas. Dia sendiri tergabung dalam pokja dua yang antara lain menangani pemeriksaan persyaratan melalui lembaga pengadilan dan KPK.
“Saya termasuk di pokja dua. Jadi nanti verifikasi pada syarat-syarat yang bidang saya,” ujarnya.
“Misalnya kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu,” sambungnya.
Pemeriksaan juga tidak akan berhenti pada pengecekan berkas administrasi. Tim verifikasi dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan dokumen dan persyaratan yang membutuhkan pemeriksaan faktual benar-benar terpenuhi.
Hinca mengatakan tim telah menyiapkan daftar pemeriksaan atau ceklis untuk menentukan dokumen yang dapat diverifikasi secara administratif dan persyaratan yang harus diperiksa langsung.
Seluruh proses verifikasi tersebut ditargetkan selesai dalam waktu tujuh hari.
“Untuk kerjanya? 7 hari,” kata Hinca.









