KAKINEWS.ID, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, tetapi juga menentukan siapa yang mendapatkan pelayanan dan manfaat pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Rieke saat menjadi narasumber dalam BBI Rethinking Series #2, forum Intellectual Exchange & Policy Dialogue yang diselenggarakan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid bersama Beyond Borders Indonesia dan OVOI Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).

Forum tersebut mengangkat tema “Rethinking: Data dan Kebijakan Pembangunan – When Data Fails to Reflect Local Realities”.

Dalam kesempatan itu, Rieke membagikan perjalanan intelektual, penelitian doktoral, serta pengalamannya dalam advokasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia.

Ia menekankan pentingnya memastikan data mampu merepresentasikan realitas masyarakat di berbagai wilayah. Sebab, ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran kebijakan dan pelayanan publik.

Melalui tema “Siapa yang Terdata? Siapa yang Terlayani?”, diskusi tersebut mengajak peserta melihat kembali hubungan antara kualitas data, perumusan kebijakan, dan pemerataan pembangunan.

Data yang tidak mencerminkan kondisi masyarakat berisiko membuat kelompok tertentu tidak teridentifikasi dalam sistem perencanaan maupun program pemerintah. Akibatnya, kebutuhan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas bisa terabaikan.

Karena itu, penguatan tata kelola data menjadi bagian penting dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.