Kalimantan Kita

Langkah Konkret Inspirasi Bangsa

Penulis: kakinews admin2

Wali Kota Yamin Dorong Banjarmasin Ramah Anak Menuju Generasi Emas 2045

banjarmasin

Tambahan SILPA Rp538 Miliar, Pemko Banjarmasin Prioritaskan Layanan Publik pada Perubahan APBD 2026

banjarmasin

Wali Kota Yamin Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,66 Persen, PAD Banjarmasin Terus Diperkuat

banjarmasin

KPK Kembali Panggil Rudy Tanoesoedibjo, Tersangka Korupsi Bansos 2020 Usai Praperadilan Ditolak

BERITA UTAMA
KPK Geledah Perusahaan Tambang di Kasus KPP Banjarmasin, Jejak Pengembangan Perkara Makin Melebar

KPK Bongkar Jejak Uang Rp9,4 Miliar, Saksi Kasus Suap Pajak KPP Banjarmasin Mulai Bernyanyi

BERITA UTAMA

Dingatkan, Paskibraka HSU Jauhi Narkoba

Daerah

Kondisi Musim Kemarau, Kepala DPKP Kalsel Apresiasi Pengelolaan Pertanian HSU

Daerah
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.

Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

BERITA UTAMA
Tim satgas KPK menunjukkan uang yang menjadi barang bukti kasus suap yang menjerat Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

KPK Sita Rp11,5 Miliar dari Kasus Pajak Banjarmasin, Pegawai Kembalikan Rp9,5 Miliar Diduga Uang Wajib Pajak

BERITA UTAMA
Menhut Raja Juli Antoni

KPK Bongkar Dugaan Suap Berlapis di Kemenhut, Uang SGD 12.500 Diduga Mengalir Sebelum Bupati Kuansing Temui Raja Juli Antoni

BERITA UTAMA
Sudah ditampilkan semua
Tutup