KAKINEWS.ID,  JAKARTA–Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan di tengah meningkatnya ancaman bencana.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan resiliensi akan terwujud ketika berbagai institusi mampu bekerja secara terpadu.
Hal tersebut disampaikan Febrian saat membuka The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) dan ADEXCO 2026 di Jakarta, Rabu (9/9/2026). Dalam siaran persnya.
“Resiliensi sejati muncul ketika berbagai institusi dapat bekerja sama secara terpadu. Ini mengubah tindakan yang terfragmentasi menjadi dampak yang selaras,” ujar Febrian.
Menurutnya, pengalaman penanganan pascabencana gempa Yogyakarta menjadi pembelajaran penting mengenai pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, komunitas, dan mitra internasional.
Febrian menilai perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan kini semakin saling berkaitan. Namun, berbagai institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, serta sistem akuntabilitas masih kerap berjalan secara terpisah.
Karena itu, tantangan ke depan bukan hanya menambah kebijakan atau kelembagaan, tetapi memastikan seluruh elemen dapat bekerja secara bersama-sama.
“Tantangannya adalah bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama. Dan ini membutuhkan pergeseran mendasar dalam cara kita memandang resiliensi,” katanya.
Ia menegaskan, resiliensi tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda tambahan dalam pembangunan. Sebaliknya, resiliensi harus menjadi bagian dari kualitas pembangunan itu sendiri.
“Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” ujar Febrian.
Tiga Prioritas GFSR Ke-3
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan GFSR ke-3 yang berlangsung 9-10 September 2026 membahas tiga prioritas utama.
Pertama, integrasi arsitektur, yakni memperkuat pelibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar berbagai institusi dapat bekerja bersama.
Kedua, penyelarasan modal, terutama dengan menghubungkan pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan.
Ketiga, mewujudkan resiliensi berkelanjutan dengan menerjemahkan komitmen global dan strategi nasional menjadi aksi yang dipimpin masyarakat dan pemerintah daerah serta menghasilkan capaian yang terukur.
“Ini bukanlah tantangan abstrak. Ini adalah tantangan yang menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” kata Raditya.
ADEXCO 2026 Hadirkan Inovasi Manajemen Bencana
Bersamaan dengan GFSR ke-3, BNPB juga menggelar ADEXCO 2026, pameran dan konferensi yang mempertemukan pemerintah, industri, pengembang teknologi, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra internasional.
Pameran tersebut menghadirkan berbagai inovasi dan solusi di seluruh siklus manajemen bencana, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan.
Raditya menyebut ADEXCO 2026 diikuti 152 perusahaan dari sembilan negara, yang menunjukkan meningkatnya minat terhadap teknologi dan solusi manajemen bencana.
Namun, ia mengingatkan teknologi bukan tujuan akhir, melainkan harus menjadi sarana untuk memperkuat upaya pengurangan risiko dan meningkatkan ketangguhan masyarakat.
Melalui GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026, BNPB mengajak pemerintah, sektor swasta, akademisi, peneliti, praktisi, dan masyarakat untuk memperkuat kemitraan serta menerjemahkan pengetahuan dan inovasi menjadi aksi nyata.
“Mari kita gunakan wadah ini untuk menyegarkan kembali komitmen kolektif kita, menyelaraskan upaya kita, dan mengubah pengetahuan serta inovasi menjadi tindakan nyata,” ujar Raditya.