KPK RI (Foto: Dok KN)
Kakinews.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali menampar wajah politik daerah.
Kali ini, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, tak berkutik saat diamankan dalam operasi senyap yang digelar KPK di Jawa Tengah.
Penangkapan ini bukan sekadar kabar hukum, melainkan alarm keras bagi partai pengusung dan elite yang selama ini berbicara soal komitmen antikorupsi.
DPP Partai Golkar akhirnya angkat suara. Sekretaris Jenderal, M. Sarmuji, menyatakan keprihatinan dan penyesalan atas tertangkapnya kader mereka.
Namun publik menilai, pernyataan prihatin saja tak lagi memadai di tengah berulangnya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah dari berbagai partai.
“Kami tentu saja prihatin dan menyesal atas kejadian ini. Kami meminta seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata kelola yang baik,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).
Pernyataan normatif tersebut kini diuji. Sebab, komitmen antikorupsi tak cukup berhenti pada imbauan moral.
Golkar dipaksa menunjukkan langkah konkret terhadap kader yang tersandung hukum, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan pengawasan internal.
Sarmuji juga menyebut partai memiliki lembaga bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan kadernya. Namun di tengah sorotan publik, langkah pembelaan hukum tanpa sikap tegas politik berpotensi memunculkan kesan ambigu: antara membela proses hukum atau menjaga citra partai.
Sebelumnya, tim KPK mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tertutup di wilayah Kabupaten Pekalongan. Salah satunya adalah Fadia Arafiq. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut. Publik kini menunggu: apakah kasus ini akan dibuka terang-benderang hingga ke akar, atau berhenti pada level pelaku teknis semata.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terseret OTT. Setiap penangkapan seharusnya menjadi refleksi serius bagi partai politik bahwa kekuasaan tanpa pengawasan hanya akan melahirkan penyalahgunaan wewenang.
Kini sorotan tak hanya tertuju pada Fadia Arafiq, tetapi juga pada komitmen nyata Partai Golkar dalam membersihkan barisan.
Sebab dalam perang melawan korupsi, publik tak lagi puas dengan kata “prihatin”.
Yang ditunggu adalah tindakan tegas dan tanpa kompromi.
Tinggalkan Balasan