Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026) siang. Kedatangan ini menandai langkah serius pemerintah meminta pengawalan antikorupsi dalam manuver diplomasi dagang berisiko tinggi.
Kunjungan Airlangga tak lepas dari tekanan kebijakan tarif agresif yang digulirkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berpotensi menghantam ekspor Indonesia. Pemerintah kini menempuh jalur negosiasi melalui skema pembelian strategis bernilai besar dari AS, sebuah langkah yang rawan konflik kepentingan dan karena itu dimintakan pendampingan pencegahan korupsi dari KPK.
Pantauan di lokasi, Airlangga tiba sekitar pukul 13.53 WIB menggunakan mobil Lexus hitam. Ia mengenakan kemeja batik dan membawa map hitam saat memasuki lobi gedung antirasuah, sebelum mengikuti rangkaian pertemuan tertutup.
Kepada wartawan, Airlangga menyatakan pembahasan utama dengan KPK adalah penilaian risiko atau risk assessment terhadap dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah dikebut. Dua Perpres itu mengatur pembelian komoditas besar dari Amerika Serikat sebagai instrumen penyeimbang neraca dagang sekaligus tameng dari ancaman sanksi tarif.
“Masukan mengenai risk assessment akan melengkapi dua Perpres yang sedang disiapkan. Yang pertama terkait pembelian energi oleh Pertamina, dan yang kedua mengenai pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia,” ujar Airlangga.
Langkah ini dipandang sebagai strategi tukar guling diplomasi ekonomi: Indonesia membuka keran impor strategis demi meredam kenaikan bea masuk yang diberlakukan Washington. Namun, besarnya nilai transaksi membuat pemerintah tak ingin kecolongan dari sisi tata kelola.
Airlangga datang tidak sendirian. Ia didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung. Kehadiran pejabat lintas sektor ini mempertegas bahwa pemerintah sadar penuh risiko hukum dan politik dari kebijakan impor strategis tersebut.
Rombongan dijadwalkan mengikuti rapat pemaparan hasil kajian KPK terkait pencegahan korupsi dalam tata niaga energi dan pengadaan armada pesawat hingga sore hari, sebuah sinyal bahwa negosiasi dagang kali ini dikawal langsung oleh lembaga antirasuah.
Tinggalkan Balasan