
KAKINEWS.ID|KALTENG – Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Fairid Naparin, akhirnya angkat bicara menanggapi polemik alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan dan penataan lingkungan gudang barang bukti serta mess pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya yang belakangan ramai menjadi perbincangan di media sosial.
Fairid menegaskan, anggaran yang dipersoalkan tersebut merupakan alokasi Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebelum dirinya dilantik untuk menjalani periode kedua sebagai Wali Kota Palangka Raya. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat secara utuh berdasarkan kronologi penganggaran, bukan semata-mata dari angka yang beredar dan kemudian berkembang menjadi persepsi negatif di tengah masyarakat.
“ Itu anggaran 2025, diketok sebelum saya menjabat. Kemudian aturan dikeluarkan sekitar Oktober 2026,” jelas Fairid saat ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Minggu 15 November 2026 malam. Seperti dikutip dari Bimarayanews
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi penting agar publik tidak terburu-buru mengaitkan kebijakan penganggaran sebelumnya dengan keputusan kepemimpinan yang sedang berjalan.
Sebab, dalam tata kelola pemerintahan, setiap kebijakan anggaran memiliki tahapan perencanaan, pembahasan, penetapan hingga pelaksanaan yang harus dilihat berdasarkan waktu dan ketentuan yang berlaku.

Polemik ini mencuat setelah sebuah unggahan akun Instagram Mata Borneo menyoroti alokasi Rp5 miliar tersebut dengan mengaitkannya pada peringatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengenai pentingnya menghentikan pemberian hibah APBD kepada instansi vertikal, termasuk aparat penegak hukum, guna menghindari potensi konflik kepentingan dan menjaga independensi penegakan hukum.
Namun, Fairid memilih memberikan penjelasan secara terbuka, bahkan langsung menanggapi unggahan yang menjadi perbincangan tersebut.
Ia menegaskan tidak alergi terhadap kritik maupun masukan masyarakat, selama disampaikan berdasarkan informasi yang lengkap dan tidak dibangun dari kesimpulan yang terburu-buru.
“Saya terbuka kok untuk saran kritik. Tetapi kritik yang membangun juga bisa disertai informasi yang lengkap,” tulis Fairid melalui kolom komentar akun Instagram tersebut.
Di tengah polemik itu, Fairid juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya sedang mengikuti proses penilaian sebagai salah satu dari tiga besar calon kota percontohan antikorupsi tingkat nasional. Bahkan, pemerintah kota dijadwalkan menjalani observasi KPK pada 17–18 November 2026 sebagai bagian dari tahapan penilaian tersebut.
Menurut Fairid, penilaian tata kelola pemerintahan tidak hanya melihat satu kegiatan atau satu pos anggaran, tetapi mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan internal, perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program pemerintahan.
“Apabila kami ini bermain-main dengan anggaran, bermain-main dikira Pemerintah Kota Palangka Raya ini melakukan tindak pidana korupsi dan lain-lain, itu tidak mungkin karena kami dijadikan salah satu percontohan kota antikorupsi sampai tiga besar,” ujarnya.
Fairid juga menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya memberikan penilaian terhadap kepemimpinannya berdasarkan keseluruhan kinerja, realisasi program dan manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menyebut berbagai persoalan dan kebutuhan warga menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun program pembangunan daerah.
“Yang paling penting saya paham persis, tahu, mendengar permasalahan yang diinginkan masyarakat, itu kami jadikan program. Dilihat nanti hingga akhir pembangunan, akhir masa periode. Itu dikembalikan semua ke masyarakat,” pungkasnya.
Dengan demikian, polemik anggaran Rp5 miliar tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan APBD tetap menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan.
Namun, penilaian terhadap suatu kebijakan juga harus didasarkan pada kronologi, dokumen penganggaran, ketentuan hukum dan fakta pelaksanaannya.
Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik yang sehat harus berjalan beriringan dengan akurasi informasi dan prinsip praduga tak bersalah. Jangan sampai sebuah angka yang viral lebih dahulu membentuk vonis publik sebelum seluruh fakta dan proses administrasinya dipahami secara menyeluruh.









