Kakinews.id — Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) periode 2015–2022 terus menuai sorotan. Meski status perkara telah naik ke tahap penyidikan sejak 7 September 2023, Kejaksaan Agung hingga kini belum juga menetapkan satu pun tersangka. Kondisi ini memantik kritik tajam dari kalangan pegiat antikorupsi.

Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, Akhmad Husaini, mendesak Kejagung segera mengumumkan perkembangan terbaru penyidikan kasus dana sawit tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui arah dan kemajuan perkara yang menyangkut uang negara dalam jumlah sangat besar.

Lihat Juga:
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar
KPK Bongkar Bukti Baru Korupsi Rejang Lebong, Jejak Proyek Diduga Merembet ke Daerah Lain

“Sudah lebih dari satu tahun statusnya penyidikan, tapi belum ada tersangka. Kejagung harus meng-update secara terbuka. Jangan sampai publik menilai penanganan kasus BPDPKS ini jalan di tempat,” tegas Akhmad Husaini kepada Kakinews.id, Minggu (18/1/2026).

Ia menyoroti fakta bahwa penyidik masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, sementara saksi-saksi telah berulang kali diperiksa di Gedung Bundar Jampidsus. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan tanda tanya besar terkait keseriusan penegakan hukum dalam perkara strategis sektor sawit.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengakui bahwa perkara BPDPKS masih berada pada tahap penyidikan umum. “Masih jalan penyidikannya. Masih penyidikan umum ya, tapi tetap jalan,” ujarnya. Namun saat ditanya kapan saksi akan kembali diperiksa, Harli enggan berkomentar lebih jauh karena hal itu merupakan ranah penyidik.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Pada Januari 2024, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi, juga menegaskan bahwa penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti untuk menemukan tersangka. “BPDPKS masih berjalan. Kita terus mencari simpul pertanggungjawabannya,” katanya. Kuntadi pun belum berani membeberkan total kerugian negara. “Belum, belum berani bilang,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menyatakan bahwa penyidikan masih berlangsung untuk menemukan benang merah perkara. Ia mengakui masih ada sejumlah petunjuk hasil gelar perkara yang belum dipenuhi penyidik. Menurut Febrie, kompleksitas kasus ini disebabkan pengelolaan dana sawit yang terintegrasi dengan berbagai komponen produksi, sehingga membutuhkan kolaborasi dengan ahli ekonomi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kakinews.id, sedikitnya puluhan perusahaan diduga menerima aliran dana BPDPKS dengan total sekitar Rp57,7 triliun sepanjang 2016–2020. Sejumlah perusahaan tersebut telah masuk radar pemeriksaan Kejagung, mulai dari PT Pelita Agung Agriindustri, PT Permata Hijau Palm Oleo, hingga kelompok usaha besar di sektor bioenergi dan kelapa sawit.

Rangkaian pemeriksaan saksi dari berbagai perusahaan telah dilakukan sejak Oktober hingga November 2023. Namun, hingga kini, publik masih menunggu satu hal paling krusial: siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana atas dugaan bancakan dana sawit puluhan triliun rupiah itu. Desakan agar Kejagung segera menetapkan tersangka pun kian menguat, seiring meningkatnya tekanan publik terhadap penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.