Jakarta, Kakinews – Aroma skandal dugaan manipulasi ekspor minyak sawit kini mulai merembet ke sektor perbankan. Kejaksaan Agung mengonfirmasi tengah mendalami keterlibatan sejumlah pihak, termasuk bank-bank yang diduga memiliki kaitan dengan transaksi ekspor yang sedang diselidiki, salah satunya yang menyeret nama grup usaha raksasa Salim Group.

Meski masih berstatus penyelidikan, sinyal yang diberikan Korps Adhyaksa menunjukkan bahwa perkara ini tidak lagi sekadar menyoroti eksportir, melainkan juga pihak-pihak yang diduga memfasilitasi aliran transaksi keuangan di balik praktik ekspor yang dicurigai merugikan negara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya pendalaman terhadap sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi ekspor sawit. Namun, ia masih menahan diri untuk mengungkap detail konstruksi perkara.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

“Ada pendalaman dalam pemeriksaan terkait itu. Yang jelas ada beberapa perusahaan yang sedang didalami. Nanti dilihat saja karena masih dalam proses penyelidikan,” kata Anang kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah laporan Bloomberg News mengungkap bahwa sejumlah bankir dari Malayan Banking Bhd. (Maybank) Indonesia telah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Pemeriksaan itu disebut berkaitan dengan dugaan praktik undervaluation atau pencatatan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya dalam transaksi yang melibatkan PT Salim Ivomas Pratama, salah satu produsen minyak sawit terbesar di Indonesia.

Menurut sumber yang mengetahui proses tersebut, para bankir bahkan datang ke Gedung Kejaksaan Agung dengan membawa sejumlah boks dokumen untuk diperiksa sebagai saksi. Dokumen-dokumen itu diduga berkaitan dengan transaksi ekspor dan fasilitas perbankan yang diberikan kepada perusahaan yang sedang menjadi objek penyelidikan.

Lihat Juga:
Kejagung Pertaruhkan Integritas, Penyidikan Eks Jampidsus Febrie Dibuka untuk Supervisi KPK
Kejagung Kuliti Bisnis Don Ritto, Empat Perusahaan Diduga Dipakai Samarkan Duit Kasus Febrie

Jika dugaan tersebut terbukti, praktik undervaluation bukan sekadar pelanggaran administratif. Modus ini berpotensi digunakan untuk menyembunyikan keuntungan sebenarnya, mengurangi kewajiban pajak, serta mengaburkan nilai devisa hasil ekspor yang semestinya masuk ke dalam sistem keuangan nasional.

Kasus ini menjadi semakin menarik karena sebelumnya Kejaksaan Agung telah mengumumkan penyelidikan terhadap 10 perusahaan besar sawit yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor minyak sawit mentah (CPO). Namun hingga kini belum ada kejelasan apakah PT Salim Ivomas Pratama termasuk dalam daftar perusahaan yang sedang dibidik penyidik.

Masuknya institusi perbankan ke dalam radar penyelidikan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya memburu pelaku utama di sektor ekspor, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya dukungan sistem pembiayaan yang memungkinkan transaksi-transaksi mencurigakan tersebut berlangsung.

Penyidik disebut sedang menggali informasi mengenai berbagai fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan terkait, termasuk skema revolving credit facility yang selama ini digunakan untuk menopang kebutuhan modal kerja. Otoritas ingin memastikan apakah fasilitas-fasilitas tersebut memiliki keterkaitan dengan transaksi ekspor yang kini menjadi sorotan hukum.

Sejauh ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Baik Maybank Indonesia maupun PT Salim Ivomas Pratama juga belum dituduh melakukan pelanggaran hukum.

Maybank Indonesia melalui juru bicaranya menyatakan tetap berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola dan kepatuhan yang ketat serta siap bekerja sama dengan seluruh otoritas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun bank tersebut menolak memberikan komentar lebih jauh terkait hubungan dengan nasabah maupun proses hukum yang sedang berlangsung.

Sementara itu, PT Salim Ivomas Pratama belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan media.

Walaupun eksposur kredit langsung Maybank Indonesia kepada PT Salim Ivomas Pratama tercatat relatif kecil, sekitar Rp150 miliar berdasarkan laporan keuangan terbaru, hubungan bisnis Maybank dengan jaringan usaha Salim Group diketahui telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Fakta inilah yang memunculkan pertanyaan lebih besar: apakah pemeriksaan hanya akan berhenti pada level saksi dan pengumpulan dokumen, atau justru akan membuka tabir dugaan praktik sistematis yang melibatkan rantai transaksi ekspor, pembiayaan perbankan, hingga potensi penghindaran kewajiban kepada negara?

Publik kini menunggu sejauh mana keberanian Kejaksaan Agung membongkar perkara yang menyentuh salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia. Sebab jika dugaan manipulasi nilai ekspor benar terjadi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan korporasi, melainkan juga potensi kerugian negara dan kredibilitas tata kelola sektor komoditas strategis nasional.