Kajari Karo Danke Rajagukguk (Foto: Dok KN)

KAKINEWS – Kejaksaan Agung akhirnya turun tangan langsung menyikapi polemik penanganan perkara Amsal Sitepu. Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, bersama sejumlah jaksa yang terlibat kini ditarik ke pusat untuk menjalani pemeriksaan internal.

Langkah ini bukan sekadar formalitas. Tim intelijen Kejagung telah lebih dulu “mengamankan” mereka sebelum dilakukan klarifikasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran etik dalam proses penanganan perkara.

Lihat Juga:
Barbuk Saham Rp2,4 Triliun Dikuasai Kejagung, Jejak Cuci Uang Koruptor Masih Membekas di Bursa
Kejagung Ambil Alih Dugaan Korupsi Hutan Way Kanan, Kejati Lampung Klaim Selamatkan Negara Rp1 Triliun

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa proses ini akan berlanjut ke tahap eksaminasi guna menguji apakah penanganan kasus sudah sesuai standar profesional.

“Seluruh pihak yang menangani perkara tersebut sudah ditarik ke Kejagung untuk dilakukan klarifikasi dan akan dieksaminasi secara internal,” ujar Anang, Minggu (5/4/2026).

Ia menekankan, Kejagung tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Namun, jika ditemukan pelanggaran, sanksi etik dipastikan akan dijatuhkan.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

“Kalau terbukti tidak profesional atau melanggar aturan, tentu ada konsekuensi dari internal,” tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah tuntutan dua tahun penjara terhadap Amsal Sitepu justru berakhir dengan vonis bebas di pengadilan. Putusan tersebut memicu tanda tanya besar terhadap kualitas dan integritas penanganan perkara oleh jaksa.

Sorotan publik semakin menguat saat Komisi III DPR RI ikut menyoroti kasus ini dalam rapat resmi. Sejumlah kejanggalan, termasuk kesalahan administratif, terungkap dan memperdalam dugaan adanya pelanggaran etik.

Kini, proses di internal Kejagung menjadi krusial. Pemeriksaan terhadap Danke Rajagukguk dan timnya bukan hanya soal individu, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Jika terbukti bermasalah, kasus ini berpotensi membuka lebih jauh persoalan yang selama ini tersembunyi di balik penanganan perkara.