JAKARTA, KAKINEWS.ID – Bantahan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak serta-merta menggugurkan konstruksi perkara yang telah dibangun penyidik. KPK menegaskan, seluruh dalil dan bukti akan diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim.
Silmy sebelumnya membantah dakwaan yang menjeratnya dalam perkara dugaan korupsi pelayanan keimigrasian. Ia bahkan menyatakan sistem digitalisasi yang dibangunnya justru dirancang untuk mencegah praktik penyelewengan.
Namun, KPK menyatakan pembuktian perkara tidak berhenti pada bantahan terdakwa. Lembaga antirasuah itu menegaskan, setiap keterangan yang muncul di persidangan akan dianalisis dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah dikantongi penyidik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan keterangan terdakwa maupun saksi menjadi bagian penting dalam menguji rangkaian peristiwa serta dugaan keterlibatan masing-masing pihak.
“Semua keterangan dari para pihak, baik terdakwa ataupun saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tentu menjadi bahan dan materi untuk kemudian dilakukan telaah dan analisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam proses pembuktian perkara di hadapan majelis hakim,” ujar Budi, Minggu (8/11/2026).
Menurut Budi, pembuktian akan bertumpu pada alat bukti yang telah diuraikan dalam surat dakwaan. KPK akan menguji konstruksi perkara, kronologi dugaan tindak pidana, hingga peran pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dugaan Setoran Berjenjang Jadi Sorotan
Salah satu aspek yang menjadi perhatian KPK adalah dugaan permintaan uang dalam pelayanan keimigrasian. Berdasarkan konstruksi perkara penyidik, praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Uang yang diduga diminta dari pelayanan keimigrasian itu disebut tidak berhenti pada pihak yang melakukan pungutan. KPK mengungkap adanya dugaan aliran setoran secara berjenjang hingga menyentuh pihak yang lebih tinggi, termasuk terdakwa berinisial SK.
“Dalam konstruksi perkara terungkap bahwa dalam pelayanan keimigrasian ini diduga ada uang-uang yang kemudian diminta oleh para oknum di lingkungan Ditjen Imigrasi yang kemudian juga disetorkan secara berjenjang ke atas, termasuk kepada terdakwa Saudara SK,” ungkap Budi.
Dugaan tersebut menjadi bagian penting yang harus diuji di ruang sidang. Jika terbukti, perkara ini bukan sekadar persoalan penyimpangan pelayanan, melainkan juga menyangkut dugaan aliran uang yang melibatkan struktur kewenangan di lingkungan Imigrasi.
Dalam perkara ini, para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pemerasan dalam pelayanan keimigrasian.
KPK juga menerapkan Pasal 12B UU Tipikor mengenai dugaan penerimaan gratifikasi.
Aset Silmy Karim Turut Disorot
Tak hanya mengandalkan dakwaan dan keterangan saksi, KPK juga telah melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap sejumlah aset milik Silmy Karim yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Langkah penyitaan itu menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan keterkaitan aset dengan tindak pidana yang sedang diusut.
Meski Silmy telah menyampaikan bantahan, KPK menegaskan perkara tersebut akan dibuktikan melalui proses hukum. Seluruh alat bukti dan keterangan para pihak akan diuji di hadapan majelis hakim.
Dengan demikian, bantahan terdakwa dan konstruksi perkara KPK kini berhadapan langsung di ruang sidang. Majelis hakim akan menjadi pihak yang menilai apakah dugaan aliran uang, pemerasan, serta gratifikasi yang diuraikan jaksa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
KPK menegaskan proses pembuktian akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
