Jakarta, Kakinews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dipromosikan sebagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini diterpa sorotan tajam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyusun langkah tindak lanjut setelah ditemukan berbagai celah rawan korupsi dalam pelaksanaan program bernilai jumbo tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan KPK telah mengendus banyak titik rawan penyimpangan dalam program MBG, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga lemahnya pengawasan di lapangan.
“BGN sekarang sedang melakukan penyusunan rencana tindak lanjut atas temuan-temuan KPK itu,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
KPK menyebut pengawasan terhadap MBG dilakukan melalui skema pencegahan, monitoring, pendampingan, hingga pengawasan langsung karena program tersebut dinilai memiliki risiko korupsi tinggi jika tata kelolanya tidak diperketat.
Direktorat Monitoring KPK bahkan telah menyelesaikan kajian khusus yang menemukan adanya potensi kebocoran anggaran dan konflik kepentingan di berbagai lini pelaksanaan MBG. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, distribusi makanan, hingga evaluasi program disebut berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi.
Tak hanya itu, laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) makin memperkeruh situasi. ICW mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan sertifikasi halal program MBG dengan potensi kerugian negara mencapai Rp49,5 miliar.
Temuan itu mencakup dugaan mark up anggaran, pemecahan paket proyek untuk menghindari tender terbuka, hingga indikasi praktik pinjam bendera oleh perusahaan tertentu. Dari total kontrak Rp141,7 miliar untuk 4.000 sertifikasi halal, ICW menilai terdapat selisih anggaran yang tidak masuk akal dibanding biaya riil.
KPK juga menilai kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan MBG hingga kini belum cukup kuat untuk mengawal proyek berskala nasional tersebut. Kondisi itu dinilai dapat memicu inefisiensi, konflik kepentingan, hingga praktik korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Di tengah ambisi besar pemerintah menjalankan program makan gratis nasional, publik kini menanti apakah MBG benar-benar menjadi solusi gizi rakyat atau justru berubah menjadi proyek empuk yang diburu para pemain anggaran.
Tinggalkan Balasan