Dirut PLN Darmawan Prasodjo (Foto: Ist)
KAKINEWS – Posisi Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan. Meski disebut tidak berada dalam barisan pendukung Prabowo Subianto pada Pemilu 2024, kursi orang nomor satu di perusahaan listrik negara itu justru terlihat semakin kokoh di tengah gelombang perombakan BUMN lainnya.
Berbeda dengan sejumlah BUMN yang telah melakukan penyegaran kepemimpinan, posisi Darmawan dinilai nyaris tak tersentuh. Kondisi tersebut memicu pertanyaan, terutama setelah muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam sejumlah keputusan internal perusahaan.
Isu itu menguat setelah adanya perombakan jajaran direksi dan komisaris di PLN Batam serta pergantian direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC) yang berada di bawah subholding PLN. Langkah tersebut dilakukan hanya beberapa hari menjelang Idul Fitri 1446 H, saat sejumlah posisi direksi di level subholding justru masih kosong.
Seorang sumber internal PLN menyebut, sebelumnya pimpinan perusahaan menyampaikan bahwa pengisian jabatan direksi yang kosong masih menunggu arahan Danantara. Bahkan, hingga kini RUPS PLN Holding disebut belum dilaksanakan, sementara beberapa direksi belum menerima surat keputusan perpanjangan jabatan.
Namun, di tengah kekosongan tersebut, justru terjadi rotasi pada posisi yang masih terisi. Keputusan ini dinilai janggal dan menimbulkan spekulasi adanya kepentingan tertentu di balik perombakan tersebut. 🔥
Sorotan juga muncul terkait penggantian direksi di PLN Nusantara Power Construction. Posisi tersebut diisi oleh mantan General Manager PLN UID Jawa yang disebut telah memasuki masa pensiun per 1 April 2025. Penunjukan ini dianggap tidak lazim karena level jabatan direksi di NPC setara dengan Senior Manager di Unit Induk.
“Pejabat sebelumnya tidak bermasalah, tetapi pergantian tetap dilakukan. Ini menimbulkan kesan bahwa penempatan dilakukan berdasarkan kedekatan, bukan kebutuhan organisasi,” ujar sumber tersebut.
Kritik terhadap kepemimpinan Dirut PLN juga datang dari Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira. Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kinerja dan kepemimpinan di tubuh PLN, mengingat sejumlah BUMN lain telah melakukan pergantian direksi.
“Ada yang janggal. Beberapa BUMN besar sudah diganti, tetapi PLN belum tersentuh. Padahal banyak figur lain yang dinilai lebih layak,” kata Yudhistira.
Ia menambahkan, pihaknya bersama Relawan Listrik Untuk Negeri juga telah melaporkan sejumlah dugaan korupsi pada era kepemimpinan Darmawan ke Kortas Tipikor Polri. Meski masih dalam tahap penyelidikan, laporan tersebut disebut menjadi bagian dari dorongan agar tata kelola PLN lebih transparan.
“Kami optimistis berbagai persoalan di PLN akan terungkap. Tinggal menunggu proses hukum berjalan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan