Lukas Enembe Sampaikan Surat Ke Ketua KPK
JAKARTA – Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menulis surat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Lukas Enembe tersebut menagih janji Firli yang menurutnya diklaim pernah disampaikan di Papua sebelum ia dibawa ke Jakarta.
Berikut isi surat yang disampaikan oleh Lukas Enembe ke Firli Bahuri; dilansir dari Monitorindonesia.com
âKepada yang terhormat Ketua KPK di Jakarta. Dengan hormat, Bapak Ketua yang saya hormati sesuai dengan komitmen dan janji bapak bulan lalu untuk berobat di Singapura. Kondisi kesehatan saya semakin tidak baik selama di rumah tahanan KPK. Tolong bapak mengerti kesehatan saya ini untuk segera berangkat saya ke Singapura dalam minggu ini. Dengan hormat saya dalam permohonan surat ini untuk dimakluminya,â? tulis Lukas Enembe dalam suratnya yang ditandatangani dan tertanggal 29 Januari 2023.”
Surat tersebut telah diterima oleh KPK pada 1 Februari 2023. Di kesempatan berbeda, kuasa hukum Enembe, Petrus Bala Pattyona, sebutkan surat itu bertujuan menagih janji Firli agar kliennya bisa berobat ke Singapura.
Ia menyebutkan, janji Firli Bahuri itu disampaikan langsung kepada Lukas jauh hari sebelum ditangkap KPK atau tepatnya saat Firli datang ke kediaman Lukas Enembe di Papua 3 November 2022.
Sementara itu, Plt juru bicara KPK, Ali Fikri sempat membenarkan adanya surat Lukas Enembe yang diterima KPK . âSampai hari ini kami cek memang betul ada surat yang disampaikan melalui persuratan KPK, sehingga belum sampai ke teman-teman penyidik. Karena mekanisme di KPK tentu surat-surat harus melalui persuratan kemudian ada birokrasi persuratan,â? kata Ali.
âKalau itu ditujukan pada pimpinan, ya, nanti ada birokrasi kepada pimpinan. Kalau Kedeputian Penindakan juga nanti ada mekanisme di sana,â? tambah Ali.
Kendati demikian, Ali mengaku tidak paham sikap Lukas Enembe menyurati salah satu pimpinan. Sebab, keputusan diambil secara kolektif. Bukan hanya dari Firli Bahuri sendiri.
âKami juga tidak paham kemudian pengacara menagih janji pribadi dengan Ketua KPK. Sekali lagi kerja-kerja di KPK kan kolegial kolegial, nanti tidak bisa pribadi-pribadi baik itu dikatakan tadi Menjanjikan ataupun bisa mengambil keputusan secara sendiri, misalnya, tidak mungkin,â? kata Ali.
âKami tegaskan tidak mungkin. Karena secara kolegial kolegial, lima orang pimpinan KPK ketika mengambil sebuah keputusan pasti dilakukan secara bersama,â? tegasnya.
Dalam kasus ini, Lukas diduga menerima suap Rp1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua.
Lukas juga diduga telah menerima gratifikasi Rp10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.
Atas perbuatannya, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sedangkan Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 UU Tipikor.
Lukas resmi ditahan KPK terhitung mulai 11 Januari hingga 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sementara Rijatono terlebih dahulu ditahan selama 20 hari pertama pada 5-24 Januari 2023, di Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sumber berita dari Monitorindonesia.com
